Ketua DPRD DKI Minta Disdik Matangkan Kebijakan Sekolah Gratis

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk mematangkan persiapan sebelum kebijakan program sekolah swasta gratis diterapkan di sejumlah sekolah ibu kota.

"Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi dulu," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).

Ia mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Sebab, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar.

"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menegaskan, tidak semua sekolah swasta di ibu kota masuk dalam program sekolah gratis.

Baca juga:

DPRD Yakin Sekolah Gratis Selesaikan Masalah KJP Tak Tepat Sasaran

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan ada 405 sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak digratiskan. Sebab, siswa di sekolah swasta ini dianggap masyarakat mampu.

Menurut dia, biaya pendidikan di 405 sekolah swasta itu tak akan digratiskan juga karena tak berstatus sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS).

"Ada (sekolah swasta) yang tidak menerima dana BOS, itu ada sekitar 405 (sekolah). Jadi, mereka memang sudah mandiri ya, tidak menerima dana BOS dari pemerintah pusat," kata Budi Awaluddin di Jakarta, yang dikutip Selasa (6/8).

Budi berujar, nantinya kategori sekolah swasta yang digratiskan adalah sekolah yang belum bisa mandiri pembiayaannya dan masih membutuhkan bantuan dana.

"Nah, yang akan kita hapuskan (biaya sekolah) adalah mereka (sekolah swasta) yang menerima dana BOS," terangnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Program Sekolah Gratis

Ia mencontohkan, salah satu sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak akan digratiskan adalah Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia mulai jenjang SD-SMA.

"Kalau misalkan Al-Azhar, ya tentu ini kan grade-nya tinggi ya. Jadi, mereka yang memang swasta yang sudah mungkin seperti itu, kita tidak akan masukkan (dalam rencana program sekolah gratis)," urai dia. (Asp)