Ketua DPRD DKI Minta Anies Pantau Kenaikan Harga Kedelai
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta di di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta di di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk turun langsung memantau kenaikan harga kedelai di pasaran.
Baca Juga
Menurutnya, Anies bisa menyelesaikan permasalahan merangkaknya harga kedelai melalui BUMD Food Station dan Perumda Pasar Jaya.
"Karena bukan apa-apa, sebetulnya ini bisa, sebagai gubernur langsung turun ke bawah melihat apa yang terjadi karena ini juga namanya tempe minyak sudah banyak," papar dia.
Ketua Dewan Penasehat Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengungkapkan, bahwa permasalahan tempe ini harus segera di selesaikan. Pasalnya, tempe ini merupakan makanan dasar orang Indonesia.
Baca Juga
Prasetyo mengaku, dirinya akan mengadukan persoalan mahalnya kedelai ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mendapatkan undangan untuk hadir ke Istana Negara.
"Saya juga tadi sempet membahas dengan pimpinan atas ingin mencoba kalau saya dipanggil pak presiden saya akan ngomong. Ini seluruh daerah kena ini pak. Ini seluruh daerah kena tempe, apalagi makanan dasar sekali," ungkapnya.
Maka dari itu, ucap Prasetyo, audensi dengan Puskopti ini akan ditampung Fraksi PDIP untuk didorong kepada pihak terkait, sehingga mahalnya harga kedelai dapat kembali stabil.
"Mohon Pak Rio keluh kesah mereka di tampung saja. Saya akan bawa," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi