Ketua DPR Puan Maharani Tetapkan Pimpinan AKD DPR Periode 2024-2029
Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Komisi VI Anggie Ermarini (keempat kiri), Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto (keempat kanan), Nurdin Halid (ketiga kanan), Eko Hendro Purnomo (kedua kanan), dan Andre Rosiade (kanan) foto bersama saat pelantikan pimpinan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
DPR RI telah menetapkan susunan Ketua dan Wakil Ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029. Penetapan itu, dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).
Dalam susunan ini, PDIP mendapatkan posisi ketua pada Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (BANGGAR), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan, Partai Golkar mengamankan posisi ketua pada Komisi X, Komisi XI, dan Komisi XII.
Kemudian, Partai Gerindra menduduki posisi ketua di Komisi III, Komisi IV, dan Badan Legislasi (BALEG). Partai NasDem memperoleh posisi ketua pada Komisi II, Komisi IX, dan Komisi XII.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan posisi ketua pada Komisi VI dan Komisi VIII. Sementara itu, PKS menempati posisi ketua di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Badan Akuntabilitas Negara (BAM).
Lalu, PAN berhasil meraih posisi ketua di Komisi VII dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Adapun Partai Demokrat memperoleh posisi ketua di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra