Ketua DPR Puan Maharani Tetapkan Pimpinan AKD DPR Periode 2024-2029

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
Ketua DPR Puan Maharani Tetapkan  Pimpinan AKD DPR Periode 2024-2029

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Komisi VI Anggie Ermarini (keempat kiri), Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto (keempat kanan), Nurdin Halid (ketiga kanan), Eko Hendro Purnomo (kedua kanan), dan Andre Rosiade (kanan) foto bersama saat pelantikan pimpinan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

DPR RI telah menetapkan susunan Ketua dan Wakil Ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029. Penetapan itu, dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dalam susunan ini, PDIP mendapatkan posisi ketua pada Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (BANGGAR), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan, Partai Golkar mengamankan posisi ketua pada Komisi X, Komisi XI, dan Komisi XII.

Kemudian, Partai Gerindra menduduki posisi ketua di Komisi III, Komisi IV, dan Badan Legislasi (BALEG). Partai NasDem memperoleh posisi ketua pada Komisi II, Komisi IX, dan Komisi XII.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan posisi ketua pada Komisi VI dan Komisi VIII. Sementara itu, PKS menempati posisi ketua di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Badan Akuntabilitas Negara (BAM).

Lalu, PAN berhasil meraih posisi ketua di Komisi VII dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Adapun Partai Demokrat memperoleh posisi ketua di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). (MP/Didik Setiawan).

#Alat Kelengkapan Dewan #DPR #Puan Maharani
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - 30 menit lalu
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Bagikan