Ketua DKPP Minta Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik Nasional


Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (6-2-2023). ANTARA/HO-DKPP
MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin(6/2).
Dalam kesempatan itu, Heddy mengungkapkan pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan stabilitas politik nasional.
“Penting untuk kita jaga agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan di masyarakat,” tutur Heddy.
Baca Juga:
Komisi II DPR Tegaskan Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal, Tak Ada Penundaan
Ia menegaskan, peraturan yang dihasilkan sudah mengakomodir sesuai dengan undang-undang, namun harus terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, humanity, dan tanpa diskriminasi. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, stakeholders terkait, serta masyarakat sebagai pemilih.
“Pemilu harus menjaga hak konstitusional semua warga negara, tanpa membedakan ras, agama, suku, adat, dan budaya,” tegasnya.
Baca Juga:
Anies Bakal Sambangi Partai Ummat Jelang Pemilu 2024
Sebagai informasi, RDP ini membahas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Selain Heddy Lugito, hadir pula anggota DKPP J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Pon)
Baca Juga:
Pertemuan PKS dan NasDem Bahas Kekondusifan Jelang Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029

4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
