Ketua DKPP Minta Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik Nasional
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (6-2-2023). ANTARA/HO-DKPP
MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin(6/2).
Dalam kesempatan itu, Heddy mengungkapkan pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan stabilitas politik nasional.
“Penting untuk kita jaga agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan di masyarakat,” tutur Heddy.
Baca Juga:
Komisi II DPR Tegaskan Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal, Tak Ada Penundaan
Ia menegaskan, peraturan yang dihasilkan sudah mengakomodir sesuai dengan undang-undang, namun harus terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, humanity, dan tanpa diskriminasi. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, stakeholders terkait, serta masyarakat sebagai pemilih.
“Pemilu harus menjaga hak konstitusional semua warga negara, tanpa membedakan ras, agama, suku, adat, dan budaya,” tegasnya.
Baca Juga:
Anies Bakal Sambangi Partai Ummat Jelang Pemilu 2024
Sebagai informasi, RDP ini membahas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Selain Heddy Lugito, hadir pula anggota DKPP J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Pon)
Baca Juga:
Pertemuan PKS dan NasDem Bahas Kekondusifan Jelang Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara