Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tegaskan Agama Harus Jadi Pemecah Masalah

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 17 November 2019
 Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tegaskan Agama Harus Jadi Pemecah Masalah

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kehadiran agama dalam kehidupan masyarakat sejatinya harus menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi bukan malah jadi bagian dari masalah.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin saat pidato dalam acara "The 2nd Baku Summit of World Religious Leaders" atau Pertemuan Puncak Para Tokoh Agama Dunia Baku Kedua di Baku, Azerbaijan pada 14-16 November 2019.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Ajak Seluruh Tokoh Agama Berkhotbah Dengan Narasi Kerukunan

"Apalagi menjadi problem maker atau pencipta masalah, jangan sampai," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (17/11).

Din Syamsuddin bersama Presiden Jokowi
Din Syamsuddin bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara. (setkab.go.id)

Lebih lanjut Din menjelaskan setiap agama harus mampu menampilkan paradigma etik bagi pembangunan nasional agar pembangunan tidak salah arah dan hilang mutiara moral. Sebab jika hal itu terjadi, maka peradaban akan berubah menjadi kebiadaban.

Hal ini sejalan dengan para elit politik yang seharusnya tidak alergi dan sinis terhadap agama karena sebuah negara dan bangsa beserta ideologinya masing-masing akan semakin kuat dengan etika dan moralitas keagamaan.

"Setiap tokoh-tokoh agama di dunia hendaklah mengawal negara dan bangsa di mana mereka berada," kata Guru Besar Politik Islam Global Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta ini.

Selain itu, Din Syamsuddin dalam presentasi lainnya juga menjelaskan terkait bahayanya radikalisme dan ekstrimisme, apalagi dalam bentuk kekerasan dan bersifat anti kemanusiaan.

Namun, ia mengingatkan bahwa radikalisme dan ekstrimisme itu tidak hanya bersifat keagamaan, namun juga bersifat nonkeagamaan, misalnya radikalisme sekuler.

Bahkan ada pula yang lebih berbahaya, yakni jika bercampur dengan kebebasan sehingga menjadi radikalisme sekuler-liberal. Hal ini berbahaya sebab sering merasuk ke dalam sistem kehidupan nasional, termasuk politik dan ekonomi.

"Radikalisme sekuler-liberal yang merasuki sistem politik dan ekonomi negara akan membuat negara itu rusak, bahkan runtuh," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Hal inilah, lanjut Din, yang saat ini banyak menjadi fenomena di beberapa negara sehingga mengancam ideologi negara yang ada.

Celakanya, kata dia, banyak elit politik tidak menyadari bahkan terbawa arus pengembangan isu ancaman radikalisme agama, sementara mereka tengah mengancam eksistensi negara mereka sendiri.

Secara umum, dalam "The 2nd Baku Summit of World Religious Leaders" atau Pertemuan Puncak Para Tokoh Agama Dunia Baku Kedua ini hadir sekitar 200 tokoh berbagai agama dunia dan dibuka oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyef.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin: Waspadai Narasi-Narasi Provokatif untuk Picu Konflik

Sebagaimana dilansir Antara, dari Indonesia selain Din Syamsuddin juga hadir Anggia Ermarini, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama serta anggota DPR RI.

Pada pertemuan itu dibahas sejumlah isu yang menjadi tantangan penciptaan perdamaian dunia di antaranya multikulturalisme, ekstrimisme, islamofobia, kristenofobia, anti semitisme dan ujaran kebencian. Isu-isu tersebut merupakan fenomena dunia dan menjadi kendala besar perdamaian.(*)

Baca Juga:

Din Syamsuddin Persoalkan Penunjukkan Mendikbud dan Menag

#Majelis Ulama Indonesia #Din Syamsuddin #MUI #Tokoh Agama
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mantan Ketum MUI Din Syamsuddin Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar
Kapasitas kalau itu semua terpenuhi sekitar 12 sampai 13 ribu jemaah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mantan Ketum MUI Din Syamsuddin Jadi Khatib Shalat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar
Indonesia
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Pemprov DKI Jakarta akui penguburan massal ikan sapu-sapu sulit dihindari. MUI kritik metode dinilai melanggar prinsip syariah dan kesejahteraan hewan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 April 2026
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Indonesia
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons kritik MUI soal pembasmian ikan sapu-sapu. Ia akan mengevaluasi metode tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Indonesia
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
MUI menyoroti pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melakukan metode penguburan hidup-hidup untuk membasmi ikan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
Indonesia
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Persoalan utama yang menjadi ganjalan adalah nasib jutaan calon jamaah yang sudah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Indonesia
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, mengajak umat Islam menjaga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dibangun selama Ramadan
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Indonesia
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Prabowo menegaskan keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. 

Dwi Astarini - Jumat, 06 Maret 2026
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
Soroti Isu Produk AS Tanpa Sertifikasi Halal, MUI Tegaskan ‘Harga Mati’
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti isu produk AS tanpa sertifikasi halal. Ia menegaskan label halal adalah harga mati.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 22 Februari 2026
Soroti Isu Produk AS Tanpa Sertifikasi Halal, MUI Tegaskan ‘Harga Mati’
Bagikan