Ketua Banggar DPR Dorong Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT

MerahPutih.com - Pemerintah dikabarkan tengah mematangkan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal ini untuk mengurangi beban subsidi yang tinggi.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilam Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan, sudah saatnya mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga:

Ketimbang Naikkan Harga, Pembatasan BBM Bersubsidi Dianggap Lebih Tepat

Ia mengatakan, subsidi tepat sasaran akan mengurangi beban subsidi di APBN tahun ini sebesar Rp 502 triliun, yang cenderung banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," kata Said di Jakarta, Jumat (26/8).

Ia mengungkapkan, dana sebesar subsidi energi 2022 idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain.

Bahkan, kata ia, dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp 142,8 miliar per kilometer (km).

Anggaran subsidi energi bisa digunakan pula untuk anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp 2,19 miliar tiap SD, 3.333 unit Rumah Sakit (RS) skala menengah dengan besaran investasi Rp 150 miliar per RS, serta 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas.

Untuk mendorong barang-barang produksi, khususnya oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, lanjut Said, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang secara teknis bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.

Selain itu, realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi.

"Apalagi, Indonesia masih hanya melakukan swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga BBM bakal Berdampak pada Pendapatan Pengemudi Ojek Online