Ketika DPR Sebut Negeri Komedi Republik Jokowi

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Kamis, 29 Januari 2015
Ketika DPR Sebut Negeri Komedi Republik Jokowi

Ketika DPR Sebut Negeri Komedi Republik Jokowi (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Seratus hari pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ditandai dengan rendahnya efektivitas pemerintahan. Untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya.

"Sayangnya, Jokowi belum memenangi pergulatan itu," kata anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Kamis (29/1).

Menurut Bamsoet, akibat Jokowi belum memenangi pergulatan itu, negara kembali dibayang-bayangi ketidakpastian, yang ditandai dengan memanasnya rivalitas Polri versus KPK. Menurut dia, Friksi Polri vs KPK saat ini sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh presiden. Cukup menggunakan hak prerogatif-nya, presiden bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu.

"Namun, presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu. Sebab, presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya," katanya.

Akibatnya, politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa persoalan pun berkembang menjadi makin rumit. Dan, bertele-telenya penyelesaian friksi Polri vs KPK menjadi indikator utama rendahnya efektivitas kepemimpinan Jokowi. Hanya dalam 100 hari sejak dilantik, sinar pemerintahan ini telah redup. Kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif presiden.

"Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka. Di sisi lain, Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan," pungkasnya.

Bamsoet menambahkan bahwa keadaan akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tidak mau menahan diri. Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan tertentu, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik. Situasi negara tidak akan pernah kondusif jika publik mulai menilai pemerintahan Jokowi tidak berwibawa.

"Hari-hari ini, publik sudah sangat yakin bahwa kepemimpinan Jokowi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dan para pendukungnya. Artinya, publik tahu bahwa hak prerogatif presiden sering dirampas. Kita tentu tidak ingin bangsa yang besar ini tiba-tiba berubah menjadi Negeri Komedi Republik Jokowi (NKRI)," katanya. (hur)

 

Berita Lainnya:

Batu Bacan Primadona Para Penggemar Batu Akik

Cara Mengetahui Keaslian Batu Akik

 

#Pemerintah RI #Bambang Soesatyo #Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Dunia
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
DPR desak PBB segera bertindak menghentikan blokade Gaza dan menjamin keselamatan para aktivis internasional yang ditahan.
Ananda Dimas Prasetya - 19 menit lalu
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Wakil Ketua Komisi I DPR menilai rencana tersebut tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi
Indonesia
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Komisi I DPR mendorong PBB untuk melakukan reformasi. Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB juga patut diapresiasi.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Indonesia
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia pada sesi pembahasan mengenai Solusi Dua Negara untuk Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Wakil Panglima TNI tegaskan, TNI tidak memiliki niat maupun rencana untuk mengambil alih keadaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Indonesia
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
Persoalan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sudah berulang kali menimbulkan ketegangan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Aparat penegak hukum dan institusi kepolisian harus memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Bagikan