Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Petugas Brimob membagun barikade di depan Mako Brimob menghadapi demonstran di Jakarta ,Jumat (29/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).
MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, merespons isu penerapan darurat militer imbas kerusuhan pada demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia pekan lalu. Menurutnya, isu tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan.
“Kalau dugaan saya sih pasti tidak. Tapi ini biar Pak Tandyo (Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita) yang menjelaskan,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).
Hal senada juga disampaikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Ia menegaskan, TNI tidak memiliki niat maupun rencana untuk mengambil alih keadaan.
Baca juga:
Aksi Demonstrasi Bikin Suasana Kurang Kondusif, Beberapa Sekolah Terapkan PJJ pada Senin (1/9)
Jenderal bintang empat itu menekankan bahwa seluruh prajurit TNI tetap berada dalam koridor konstitusi dan solid bersama Polri serta Kementerian Pertahanan.
“Saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semua TNI taat konstitusi,” ujar Tandyo.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: BIN Umumkan Terjadi Darurat Militer karena Ada Upaya Oposisi Mengudeta Prabowo
Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dalam penanganan situasi hanya dilakukan atas dasar regulasi dan permintaan resmi dari institusi lain. Tandyo juga mengungkapkan, pada 30 Agustus lalu Presiden telah memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan koordinasi berjalan baik.
“Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan bahwa kita solid jadi satu. Bagaimana mengelola ini sama-sama. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada. Yang dikedepankan adalah Kapolri dulu. Baru jika ada kondisi tertentu, TNI bersama Kapolri menangani. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil alih,” tegas Tandyo.
Dengan demikian, TNI menegaskan bahwa isu darurat militer yang beredar luas di media sosial hanyalah spekulasi yang tidak sesuai dengan fakta. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Wagub Kalbar Gandeng Imigrasi Buru 15 WNA China Penyerang TNI di Area Tambang Ketapang
Duduk Perkara Belasan WNA China Serang TNI Pakai Parang di Ketapang Versi Kodam XII/Tanjungpura
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
17 Senior Prada Lucky Namo Dituntut 9 Tahun dan Langsung Dipecat dari TNI AD, Restitusi Capai Rp 544 Juta
TNI Diperintahkan Percepat Pembangunan Jembatan Bailey Dalam Satu Pekan di Daerah Bencana
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Perintah Presiden, TNI AD Tambah Bantuan Logistik untuk Wilayah Terdampak Bencana