Headline

Kesepakatan Terkait Wagub DKI Jakarta, Ujian Soliditas Gerindra dan PKS

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 23 Februari 2019
 Kesepakatan Terkait Wagub DKI Jakarta, Ujian Soliditas Gerindra dan PKS

Pengamat Sosial dan Politik Ubedilah Badrun soroti kesepakatan Gerindra dan PKS terkait Wagub DKI (Foto: Twitter/Ubedilah Badrun)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta menempatkan Partai Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung berada dalam posisi tarik ulur yang tak kunjung selesai.

Sampai saat ini, belum ada juga ditentukan figur pengganti Sandiaga Uno meski PKS telah menyerahkan dua kadernya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai suksesor Sandi.

Sebelum kedua nama tersebut diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pleno DPRD DKI Jakarta, baik PKS maupun Gerindra menyatakan terlebih dulu berkonsultasi dengan DPP masing-masing.

Proses konsultasi tentu saja butuh waktu. Sementara warga DKI menunggu kehadiran sang pendamping Gubernur Anies. Bagaimana PKS dan Gerindra menghadapi hal tersebut?

Pengamat sosial dan politik Ubedilah Badrun menilai kesepakatan Gerindra dan PKS terkait calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi ujian soliditas antara kedua partai.

Pertemuan PKS dan Gerindra terkait Wagub DKI Jakarta
Pimpinan Gerindra dan PKS DKI Jakarta bertemu untuk bahas calon pengganti Sandiaga Uno (MP/Asropih)

Soliditas Gerindra dan PKS di DKI Jakarta, lebih lanjut menurut Ubedilah akan berpengaruh pada Pilpres 2019 secara nasional.

Kedua partai tersebut sama-sama mengusung Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kesepakatan soal Wagub DKI menjadi salah satu pintu untuk memperkuat soliditas Gerindra dan PKS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02," kata Ubedilah Badrun di Jakarta, Sabtu (23/2).

Dosen Universitas Negeri Jakarta ini menilai kesepakatan Gerindra dan PKS dalam suasana pilpres seperti ini sekaligus membantah stigma keretakan hubungan kedua partai tersebut.

Ubed menjelaskan, dalam situasi poltik seperti ini, langkah yang diambil Gerindra dan PKS adalah pilihan terbaik. Hal ini tidak terlepas dari peran ketua umum kedua partai, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

PKS dan Gerindra DKI Jakarta
Rapat antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

"Mengambil jalan untuk mengikuti sebuah komitmen adalah jalan terbaik. Seperti itulah tampaknya terlihat Prabowo dan Sohibul Iman turun tangan dalam hal ini," ujarnya.

Ia juga melihat Gerindra dan PKS ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka kompak dalam situasi dan kontestasi politik apa pun, termasuk Pilpres 2019.

Menurut Ubedilah Badrun sebagaimana dilansir Antara, pemberian signal tersebut sangat penting karena soliditas parpol pengusung menjadi hal utama untuk mendukung secara masif upaya memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKS akhirnya menyepakati dua nama yang akan ditawarkan untuk dipilih salah satu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang maju dalam kontestasi Pilpres 2019.

Selain disepakati, kedua nama tersebut dibubuhkan pada surat resmi yang akan dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta mengatakan bahwa kesepakatan tersebut terjadi di Kantor DPW PKS DKI Jakarta, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Syakir Purnomo menjelaskan bahwa surat pencalonan Agung dan Syaikhu juga telah disetujui pimpinan pusat PKS dan Gerindra, yaitu Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani serta Presiden/Sekretaris Jenderal PKS Sohibul Iman dan Mustafa Kamal.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kronologi 18 Kapal Nelayan Hangus Terbakar di Pelabuhan Muara Baru

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #Partai Gerindra #Ubedilah Badrun #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Bagikan