Kesehatan Harus Didukung Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, bersiap meminum jamu bersama dalam gerakan bertema "Bangga Minum Jamu" di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (9/1). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
MerahPutih Nasional- Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek mengatakan, pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan sendirian. Meskipun di daerah terpencil harus melibatkan berbagai pihak, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Di daerah terpencil jangan salahkan Kemenkes, pelayanan kesehatan tidak satu menteri aja. Kita lihat infrastruktur," kata Nila, di kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (9/1).
Karena itu, Menkes mengaku sudah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, jika suatu wilayah tidak dapat mengakses energi, baik air maupun listrik juga akan merugikan masyarakat dan tenaga kesehatan.
"Kita maunya bersama-sama. Kalau mau bangun bersama Menteri PU, Desa, Mendagri, dan Kemendag karena mereka harus bangun pasar dan apa yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Disamping itu, pelayanan kesehatan akan sia-sia bila perilaku masyarakat tidak menunjukkan hidup sehat.
"Kesehatan tidak bisa berhasil kalau tidak ditunjang masyarakat," pungkasnya. (CND)
Bagikan
Berita Terkait
Perubahan Rujukan BPJS Kesehatan Bisa Bikin RS Tipe A Alami Penumpukan Pasien
49.152 Warga Jakarta Mengidap TBC, Ini Yang Dilakukan Gubernur Pramono
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Kejar Target, Cek Kesehatan Gratis Bakal Datangi Kantor dan Komunitas
2 Juta Anak Alami Gangguan Kesehatan Mental, Kemenkes Buka Layanan healing 119.id Cegah Potensi Bunuh Diri
Hasil Cek Kesehatan Gratis: 2 Juta Anak Indonesia Alami Gangguan Kesehatan Mental
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kesehatan Kasih Kondom Gratis untuk Setiap Mahasiswa Semester 4 ke Atas
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun