Kereta Listrik Disiapkan untuk Mobilitas Jemaah Haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 26 Juni 2023
Kereta Listrik Disiapkan untuk Mobilitas Jemaah Haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina

Umat islam berjalan meninggalkan Masjidil Haram usai melaksanakan shalat zuhur di Mekah, Arab Saudi, Senin (19/6/2023) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/tom.)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Arab Saudi menyiapkan kereta listrik Al-Mashaer untuk mobilitas jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji.

“Pergerakan calon jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan ditunjang oleh kereta listrik yang disiapkan pemerintah,” Kepala Stasiun Kereta Listrik Al-Mashaer Wael E.Softah di Makkah, Minggu.

Baca Juga:

1.000 Muslim Palestina dan Yaman Dapat Kuota Haji Gratis dari Raja Salman

Ia mengatakan kereta listrik itu mempermudah mobilitas jemaah haji dalam menjalani rangkaian ibadah.

Pemerintah Arab Saudi menyiapkan kereta listrik Al-Mashaer untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama puncak haji.

Terdapat total sembilan stasiun yaitu tiga di Mina, tiga di Muzdalifah, dan tiga di Arafah, kata dia.

Selama tujuh hari atau sepekan, lanjut dia, rute kereta akan menyesuaikan sesuai pergerakan ritual rangkaian haji.

Baca Juga:

Jemaah Diimbau untuk Istirahat Cukup Jelang Puncak Ibadah Haji

Setiap kereta bisa mengangkut hingga 3.000 penumpang, dan kami menyiapkan 17 kereta. Operasionalnya juga unik, karena kami siapkan lima skema pergerakan dalam tujuh hari.

Kereta ini hanya beroperasional selama musim haji dan bisa dinaiki secara gratis bagi jamaah yang telah mendaftar dalam paket hajinya, kata Wael.

Sementara bagi jemaah yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket.

Seluruh petugas dan infrastruktur sudah dipersiapkan secara matang sebelum musim haji agar dapat melayani jemaah secara maksimal. (*)

Baca Juga:

Kuota Jemaah Haji Indonesia 2023 Terserap 99,6 Persen

#Wukuf Di Arafah #Minah #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Arab Saudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Dunia
Penyerangan di Qatar Dianggap Melanggar Hukum Internasional, Arab Saudi Peringatkan Konsekuensi Serius yang Bakal Diterima Israel
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi turut mengutuk keras serangan Israel ke Doha, Qatar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Penyerangan di Qatar Dianggap Melanggar Hukum Internasional, Arab Saudi Peringatkan Konsekuensi Serius yang Bakal Diterima Israel
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Bagikan