Menhaj Buka Peluang Produk Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Menhaj Buka Peluang Produk Pangan RI Masuk Rantai Pasok Katering Haji Arab Saudi

Irfan Yusuf dilantik jadi Menteri Haji dan Umrah. Foto: Dok. Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia membuka peluang lebih besar untuk memasok berbagai produk pangan nasional ke dalam rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Peluang tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji sekaligus melihat potensi pemanfaatan produk pangan Indonesia dalam penyediaan makanan selama musim haji.

Dalam peninjauan itu, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan yang berlaku.

Komoditas Indonesia Berpotensi Masuk Pasar Saudi

Selain memeriksa kualitas layanan, Gus Irfan—sapaan akrab Mochamad Irfan Yusuf—juga mengidentifikasi peluang penggunaan bahan baku asal Indonesia yang dinilai memiliki daya saing tinggi.

Menurutnya, sejumlah komoditas yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur katering, ia menemukan berbagai bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga aneka bumbu masakan Nusantara.

Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar,

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.

Gus Irfan mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman sejumlah komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi guna mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji.

Beberapa komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi serta meningkatkan biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Ia berharap kondisi di kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Baca juga:

MAKI Bongkar Dugaan Pungli Kuota Haji dan Katering, Kerugian Negara Capai Triliunan

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jemaah haji masih sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, seperti ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang mampu bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Baca juga:

23 Katering Manjakan Lidah Nusantara Calon Haji di Tanah Suci, Tersedia Menu Khusus Lansia

Produk Indonesia Diupayakan Masuk Kontrak Katering Haji

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering.

Salah satu opsi yang tengah didorong adalah memasukkan penggunaan komoditas tertentu asal Indonesia ke dalam kontrak layanan konsumsi jemaah haji.

Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji,

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.

Menhaj menegaskan, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jemaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," pungkasnya. (Asp)

#Kementerian Haji Dan Umrah #Katering Haji #Ibadah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Kemenhaj mengungkap 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat kurang mampu. Sekitar 3.600 PPIU kini didata ulang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Kemenhaj Ungkap 70 Persen Korban Penipuan Haji dan Umrah Berasal dari Kalangan Kurang Mampu
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Kementerian Haji menetapkan jadwal haji 2027. Jemaah masuk asrama 10 April, berangkat 11 April, dan pemulangan selesai 20 Juni.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Rencana Perjalanan Haji 2027, Simak Jadwal Lengkap Keberangkatan hingga Pemulangan
Indonesia
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Kemenkes usulkan batas tarif MCU dan vaksinasi haji 2027 maksimal Rp 2,15 juta. SEB 3 Kementerian resmi terbit untuk berantas calo porsi haji!
Wisnu Cipto - Senin, 12 Oktober 2026
Harga Paket Cek Kesehatan dan Vaksin Haji 2027, Kemenkes Patok Paling Mahal Rp 2,15 Juta
Indonesia
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan nilai manfaat untuk jamaah calon haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 8,83 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
44,50 Persen Biaya Haji 2027 Diambil dari Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji, Ringankan Kewajiban Jemaah
Indonesia
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp 25 juta dan Nilai Manfaat rata-rata Rp 3,4 juta pada rekening virtual jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Kabar Gembira! Calon Jemaah Haji 2027 Hanya Bayar Rp 23.248.825 Per Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Presiden memberikan perhatian serius terhadap berbagai praktik pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Sapu Mafia Haji-Umrah, Jangan Ada Lagi Jemaah Dirugikan
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Indonesia
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Pemerintah kini telah memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji. Lalu, 400 ribu data jemaah ditemukan invalid.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Benahi Antrean Haji, Temukan 400 Ribu Data Jemaah Invalid
Indonesia
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Prabowo mengusulkan komposisi Bipih dan nilai manfaat 52:48 agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Antrean faktual disebut 14 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Biaya Haji Tak Membebani Jemaah, Antrean Dipangkas Jadi 14 Tahun
Indonesia
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Prabowo mendorong audit forensik keuangan haji. Kemenhaj juga memvalidasi 5,7 juta data dan menemukan 400 ribu data invalid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Minta Keuangan Haji Diaudit Forensik, 400 Ribu Data Jemaah Dinyatakan Invalid
Bagikan