Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan kereta cepat Jakarta-Bandung (Jakarta-Bandung High Speed Railway). Pemerintah akan menggantinya dengan membangun kereta berkecepatan sedang.
Jepang dan Tiongkok terpaksa gigit jari menyusul keputusan Pemerintah Jokowi-Jk menolak pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$6,7 miliar atau setara Rp60 triliun.
"Berdasarkan rekomendasi tim penilai saya memutuskan akan mengembangkan kereta api berkecepatan sedang. Pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/9).
Alasannya, baik Jepang maupun Tiongkok mengajukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proposal mereka. Sementara, Presiden telah menetapkan sumber pembiayaan pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN. Sebab, pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan high speed train (HST) Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Jawa. Selain itu, pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun. Kerja sama pembangunan kereta cepat dilakukan dalam bentuk business to business (B to B).
Pertimbangan dari sisi teknis, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah membatalkan pembangunan kereta cepat karena tidak efisien.
Secara teoritis kereta cepat mampu melaju hingga 350 km per jam. Adapun jarak Jakarta-Bandung 150 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu 40 menit. Harga tiket kereta cepat untuk Jakarta-Bandung ditawarkan Rp200.000.
Di sepanjang jalur tersebut akan dibangun lima sampai delapan stasiun sehingga jarak antar stasiun hanya 30 kilometer, dengan jarak tempuh 8 menit.
Karena alasan ini, pemerintah akan membangun kereta kecepatan sedang yang memiliki kecepatan 200 km per jam. Dibandingkan kereta cepat buatan Jepang dan Tiongkok, waktu tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta kecepatan sedang selisihnya hanya 10-11 menit. (Luh)
Baca Juga:
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal, Pemerintah Siapkan Kereta Menengah
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal
Penentuan Proyek Kereta Cepat, Presiden Serahkan Kepada BUMN
