Eddy Flo
MerahPutih.Com - Krisis kepemimpinan melanda Maladewa manakala Presiden Abdulla Yameen menolak membebaskan sejumlah tokoh oposisi yang ditahan.
Sikap keras Presiden Yameen terhadap oposisi ditunjukkan melalui tindakan rezimnya yang menjebloskan sejumlah tokoh melalui proses peradilan yang tidak jujur dan penuh rekayasa.
Tindakan otoriter Presiden Abdulla Yameen membuat Mahkamah Agung Maladewa mengeluarkan fatwa pemakzulan terhadap sang presiden. Pemakzulan itu berawal dari penolakan presiden untuk membebaskan para pemimpin oposisi dari penjara.
Jaksa Agung Mohamed Anil pada Minggu (4/2) meminta semua badan nasional dan unit-unit pertahanan untuk mengabaikan fatwa Mahkamah Agung mengenai pemakzulan Abdulla Yameen.
"Kami telah menerima informasi bahwa kemungkinan akan terjadi hal-hal yang mengarah kepada krisis keamanan nasional," kata Anil kepada wartawan di Male, ibu kota Maladewa.
"Informasi itu menyebutkan Mahmakah Agung mungkin mengeluarkan fatwa untuk memakzulkan atau menggeser presiden dari kekuasaan," tambahnya.
Mohamed Anil sebagaimana dilansir Antara dari Reuters menyatakan pihaknya telah menerima informasi dari sejumlah kalangan bahwa saat ini pemerintahan Maladewa mengalami kekosongan akibat upaya pemakzulan dari Mahkamah Agung. Namun secara konstitusionalmenurut dia, Presiden Yameen masih memiliki legimatisi.
"Badan-badan negara juga telah menerima informasi ini. Institusi negara apapun tak punya otoritas melakukan kekuasaan yang diberikan kepada mereka berdasarkan konstitusi. Saya katakan kepada mereka dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga penegak hukum tak seharusnya mematuhi fatwa yang bertentangan dengan konstitusi."
Mahkamah Agung pekan lalu membatalkan kasus-kasus terhadap sembilan orang termasuk mantan Presiden Mohamed Nasheed, pemimpin negara itu yang pertama kali dipilih secara demokratis. Dia sekarang di pengasingan di Inggris dan telah berkampanya agar hak-hak politiknya dipulihkan.(*)
