Keputusan di Tangan Jokowi, Indonesia Tunggu Kesiapan Negara Lain Beralih ke Endemi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 08 Mei 2023
Keputusan di Tangan Jokowi, Indonesia Tunggu Kesiapan Negara Lain Beralih ke Endemi

Ilustrasi - Endemi. (ANTARA/HO-Sutterstock)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pencabutan status kedaruratan global.

Namun, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak pernah secara eksplisit menyebut kapan pandemi berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memutuskan apakah Indonesia sudah masuk fase endemi. Pasalnya, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

COVID-19 Berakhir, DPR: Kita Harus Siap Hadapi Penyakit Menular lainnya

"Sekarang ujiannya memang ya sekarang varian Acturus," ujar Menkes Budi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (8/5).

Menurut Budi, saat ini penambahan kasus COVID-19 di Indonesia tengah merangkak naik kembali.

"Saya lihat angkanya kita masih 2 ribuan kasus per hari dan puncak itu terjadi kalau dominasi suatu varian tuh sudah mendekati 95 persen. Sekarang yang Acturus ini sudah 85-90 persen, jadi puncaknya sekarang sudah akan lewat," sambungnya.

Baca Juga:

Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum

Meski demikian, lanjut Budi, Indonesia telah mempersiapkan diri sebelum masuk fase endemi.

Namun, dia tak menjelaskan secara detail terkait persiapan dari pencabutan pandemi COVID-19 itu karena masih perlu konsultasi dan menunggu keputusan presiden.

Apalagi, pandemi bersifat global dan tak ditentukan oleh satu negara.

"Tak mungkin Indonesia jalan sendiri, jadi membantu meyakinkan semua dan juga WHO bahwa negara-negara lain juga sudah siap," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

WHO Akhiri Kedaruratan COVID-19, Ini Langkah Indonesia

#COVID-19 #Kasus COVID-19 #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan karena kekurangan likuiditas di sektor perbankan.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dunia
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Saat ini bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off BTN Syariah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Indonesia
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Kementerian Keuangan mengirimkan tim khusus untuk membantu K/L yang kesulitan menyelesaikan prosedur belanja maupun dari segi administrasi sebagai solusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Posisi menteri keuangan memegang kunci anggaran negara. Jalan atau tidaknya program pemerintah hingga kepercayaan investor sebagian besar ditopang oleh kredibilitas menteri keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Indonesia
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi sebesar Rp 2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp 2.387,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Potongan video yang beredar merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Indonesia
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Indonesia
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, diharapkan anak-anak dapat mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Bagikan