Keputusan di Tangan Jokowi, Indonesia Tunggu Kesiapan Negara Lain Beralih ke Endemi


Ilustrasi - Endemi. (ANTARA/HO-Sutterstock)
MerahPutih.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pencabutan status kedaruratan global.
Namun, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak pernah secara eksplisit menyebut kapan pandemi berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memutuskan apakah Indonesia sudah masuk fase endemi. Pasalnya, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
COVID-19 Berakhir, DPR: Kita Harus Siap Hadapi Penyakit Menular lainnya
"Sekarang ujiannya memang ya sekarang varian Acturus," ujar Menkes Budi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (8/5).
Menurut Budi, saat ini penambahan kasus COVID-19 di Indonesia tengah merangkak naik kembali.
"Saya lihat angkanya kita masih 2 ribuan kasus per hari dan puncak itu terjadi kalau dominasi suatu varian tuh sudah mendekati 95 persen. Sekarang yang Acturus ini sudah 85-90 persen, jadi puncaknya sekarang sudah akan lewat," sambungnya.
Baca Juga:
Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum
Meski demikian, lanjut Budi, Indonesia telah mempersiapkan diri sebelum masuk fase endemi.
Namun, dia tak menjelaskan secara detail terkait persiapan dari pencabutan pandemi COVID-19 itu karena masih perlu konsultasi dan menunggu keputusan presiden.
Apalagi, pandemi bersifat global dan tak ditentukan oleh satu negara.
"Tak mungkin Indonesia jalan sendiri, jadi membantu meyakinkan semua dan juga WHO bahwa negara-negara lain juga sudah siap," imbuhnya. (Knu)
Baca Juga:
WHO Akhiri Kedaruratan COVID-19, Ini Langkah Indonesia
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar

Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat

Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit

Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media

Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat

Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI

Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan

Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
