Keputusan di Tangan Jokowi, Indonesia Tunggu Kesiapan Negara Lain Beralih ke Endemi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 08 Mei 2023
Keputusan di Tangan Jokowi, Indonesia Tunggu Kesiapan Negara Lain Beralih ke Endemi

Ilustrasi - Endemi. (ANTARA/HO-Sutterstock)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pencabutan status kedaruratan global.

Namun, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak pernah secara eksplisit menyebut kapan pandemi berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memutuskan apakah Indonesia sudah masuk fase endemi. Pasalnya, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

COVID-19 Berakhir, DPR: Kita Harus Siap Hadapi Penyakit Menular lainnya

"Sekarang ujiannya memang ya sekarang varian Acturus," ujar Menkes Budi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (8/5).

Menurut Budi, saat ini penambahan kasus COVID-19 di Indonesia tengah merangkak naik kembali.

"Saya lihat angkanya kita masih 2 ribuan kasus per hari dan puncak itu terjadi kalau dominasi suatu varian tuh sudah mendekati 95 persen. Sekarang yang Acturus ini sudah 85-90 persen, jadi puncaknya sekarang sudah akan lewat," sambungnya.

Baca Juga:

Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum

Meski demikian, lanjut Budi, Indonesia telah mempersiapkan diri sebelum masuk fase endemi.

Namun, dia tak menjelaskan secara detail terkait persiapan dari pencabutan pandemi COVID-19 itu karena masih perlu konsultasi dan menunggu keputusan presiden.

Apalagi, pandemi bersifat global dan tak ditentukan oleh satu negara.

"Tak mungkin Indonesia jalan sendiri, jadi membantu meyakinkan semua dan juga WHO bahwa negara-negara lain juga sudah siap," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

WHO Akhiri Kedaruratan COVID-19, Ini Langkah Indonesia

#COVID-19 #Kasus COVID-19 #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan