Kepercayaan Publik Tinggi, Upaya Delegitimasi Pemilu Dianggap Tak Berpengaruh Banyak

MerahPutih.Com - Tantangan terbesar Pilpres 2019 bukan lagi soal logistik dan DPT atau penentuan siapa yang keluar sebagai pemenang, tapi persoalan seriusnya terletak pada upaya delegitimasi pemilu. Bahkan, ada pihak yang sudah menyiapkan siasat mendelegitimasi pemilu yang dinahkodai KPU.

Upaya legitimasi pemilu tersebut dipandang sebagai tindakan revans atas kekalahan pada Pilpres 2014 silam. Fakta ini bukan isapan jempol semata, namun berdasarkan kesimpulan dalam diskusi yang diselenggarakan eksponen Gerakan Mahasiswa 77-78 di Cafe Atjeh Connection saban waktu lalu.

Pengamat politik Indro Tjahyono mengatakan, delegitimasi pasca-Pilpres semakin santer sejak digorengnya isu DPT, KTP ganda, kardus kotak suara, WNA bisa mencoblos, dan 12 kontainer surat suara sudah dicoblos.

"Sampai ucapan Amien Rais agar penghitungan jangan dilakukan di Hotel Borobudur," kata Indro dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (10/4).

Menurut dia, hal yang harus diprioritaskan adalah bagaimana menjaga proses pemilu dari upaya untuk mendelegitimasi Pemilu akibat ketidakpuasan.

Pengajar dari Universitas Indonesia ini menambahkan, dengan adanya upaya untuk mendelegitimasi hasil Pilpres merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, termasuk untuk lakukan konsolidasi demokrasi.

"Dalam hal ini sangat penting untuk mempertahankan selisih suara di atas 5 persen agar tidak muncul reaksi berlebihan. Kepercayaan publik terhadap KPU, menurut survei masih di atas 80 persen. Jadi tidak perlu khawatir jika Amien Rais akan menggalang people power," tandas Indro Tjahyono.(Knu)