Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah sedang membahas rasionalisasi penggajian para menteri, seiring dengan rencana kenaikan gaji menteri. Namun, kenaikan tersebut kemungkinan belum akan diterapkan dalam waktu dekat atau pemerintahan saat ini.
Aturan terakhir tentang gaji pembantu Presiden tersebut dikeluarkan pada 2000, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Baca Juga:
Rudy Sebut Hubungan Keluarga Jokowi dan Iriana Tak Harmonis, Gibran: Gosip
Sementara tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Berdasarkan kedua aturan tersebut, gaji pokok menteri tercatat sebesar Rp 5,04 juta per bulan, sedangkan tunjangan yang diterima sebesar Rp 13,61 juta per bulan. Kendati demikian tunjangan tersebut belum termasuk tunjangan lainnya atau tunjangan operasional, yang disesuaikan dengan kegiatan operasional kementerian.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan rencana kenaikan gaji menteri harus diiringi dengan target Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI).
Misalnya, Menteri Koperasi dan UKM harus ditargetkan terkait banyaknya UMKM yang telah dilegalisasi, besaran kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) dan lain lain, atau Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bisa ditargetkan pengurangan angka kemiskinan di desa atas dana desa yang telah dialokasikan.
"Pemberian target ini agar kita bisa mengetahui kinerja menterinya, apa menteri ini berkontribusi ke perbaikan perekonomian atau tidak," kata Esther saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11).
Ia mengatakan, kinerja menteri tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sehingga sangat wajar terdapat kenaikan pendapatan yang diterima.
"Apalagi, mengingat gaji menteri sudah lebih dari 20 tahun tidak naik," katanya.
Baca Juga:
Pernyataan Pj Heru Tak Selaras dengan Jokowi Soal IKN Kota Masa Depan
