Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket hingga akhir Maret tahun ini. Kementerian urusan infrastruktur ini, telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020.
"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi COVID-19," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (1/4).
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel
Dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada status 31 Maret 2021 paket pekerjaan infrastruktur yang terkontrak sebanyak 5.344 paket senilai Rp81,4 triliun dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 7.383 paket senilai Rp 105,28 triliun. Jumlah paket terkontrak akan terus bertambah seiring waktu.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi anggaran.
Salah satunya, dengan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target, tepat sasaran, dan memperhatikan batas waktu. Adapun capaian progres fisik hingga saat ini sebesar 19,64 persen dengan serapan anggaran sebesar 18,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp134,94 triliun.
Rincianya, untuk infrastruktur Bidang Sumber Daya Air total paket terkontrak sebanyak 1.525 paket dari total paket kontraktual TA 2021. Tercatat tiga provinsi dengan progres teratas adalah Maluku Utara sekitar 97 persen, Bali 84 persen, dan Kalimantan Timur 81 persen.
Selanjutnya untuk infrastruktur peningkatan kualitas jalan dan jembatan paket terkontrak sebanyak 1.949 paket dari total kontraktual sebanyak 2.593 paket, dengan provinsi teratas Maluku sekitar 95 persen, Kepulauan Riau 88 persen, dan Riau 87 persen.
Kemudian paket terkontrak infrastruktur permukiman sebanyak 786 paket dari total kontraktual sebanyak 1.319 paket dengan provinsi teratas Kalimantan Utara berkisar 95 persen, Kalimantan Tengah 77 persen, dan Kepulauan Riau 72 persen.
Terakhir di Bidang Perumahan paket terkontrak sebanyak 333 paket dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 606 paket dengan 3 provinsi dengan progres teratas yakni Kepulauan Riau mencapai 100 persen, Kepulauan Bangka Belitung 100 persen, dan Sumatera Barat 78 persen.
"Belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) terus dilaksanakan," ujarnya. (Asp)
Baca Juga:
PKS Soroti Soal Pembangunan Infrastruktur Masa Anies
