Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kementerian Agama dibuat kalang kabut dengan beredarnya kabar bohong atau hoaks terkait kewajiban calon haji untuk menandatangani surat bermeterai untuk ikut membiayai infrastruktur dalam wakalah akad biaya haji.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara tegas membantah bahwa ada klausul calon haji agar ikut biayai infrastruktur dalam wakalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menurutnya, informasi tersebut merupakan kabar bohong alias hoaks.
"Soal pembiayaan cahaj untuk infrastruktur itu tidak ada. Setiap calhaj tidak dipaksa untuk infrastruktur, apalagi untuk kampanye dan sebagainya, ini luar biasa gorengan-gorengan isu," kata Lukman di Jakarta, Jumat (19/10) kemarin.
Komentar Menag itu muncul seiring adanya kabar hoaks di media sosial soal wakalah yang "memaksa" jamaah haji untuk setuju BPIH-nya dipakai untuk membiayai infrastruktur.
"Klarifikasi, sama sekali tidak mendasar ada surat wakalah dibuat pemerintah yang mengharuskan setiap cahaj tanda tangan ada klausul setuju dana hajinya dipakai pembiayaan infrastruktur," kata Lukman Saifuddin.
Dalam postingan yang tersebar di kalangan warganet tersebut, mengisyaratkan agar jamaah wajib setuju untuk membiayai infrastruktur. Jika tidak setuju maka yang bersangkutan tidak bisa berhaji.
"Postingan itu tidak jelas sumbernya, tidak benar," katanya.
Wakalah sendiri menjadi surat akad antara cahaj dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyetorkan BPIH.
Sebagaimana dilansir Antara, bukti hitam di atas putih itu sendiri menjadi landasan syariah dan hukum positif bagi kedua belah pihak mengenai pengelolaan dana haji.
Sebelumnya, pada awal Agustus tahun ini, BPKH menargetkan mampu mengurusi dana pemberangkatan haji dan umrah atau dana haji pada 2018 sebesar Rp110 triliun. Angka tersebut meningkat Rp7 triliun dari jumlah dana yang saat ini dikelola lembaga itu.
"Per Juni (2018) kita ada Rp103 triliun, itu dikumpulkan oleh 28 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Target ke depannya, pada akhir tahun ini kami bisa kelola Rp110 triliun, kata Anggota BPKH Iskandar Zulkarnain.
Iskandar Zulkarnain menyebut pada 2019, pihaknya menaikkan target untuk dapat mengatur dana haji menjadi Rp120 triliun.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berikut Sejumlah Aset Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan yang Disita KPK Terkait TPPU
