Kemenkeu Janji Jaga Batas Aman Utang Indonesia

MerahPutih.com - Pemerintah menegaskan akan menjaga rasio utang dikelola dalam batas aman pada APBN 2021 atau tidak melebihi 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Kondisi pandemi COVID-19 membuat rasio utang naik dan diproyeksi berada dikisaran 33,8-35,88 persen terhadap PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, pihaknya bakal melakukan pembiayaan secara terukur dengan terus menjaga sumber pembiayaan secara aman, hati-hati dan sustainable.

Paling tidak, dengan kebijakan yang ditempuh Kementerian Keuangan, besaran defisit diperkirakan berada pada rentang 3,05-4,01 persen terhadap PDB. Hal ini, tidak terlepas dari upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi sebagai imbas dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19 tahun 2020.

Baca Juga:

Kritisi Rencana Sekolah Dibuka di Zona Hijau, DPR Nilai Pemerintah "Terlalu Berani"

Kemenkeu menitikberatkan anggaran negara menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat paling terdampak, memperkuat ekonomi domestik, pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Data Kementerian Keuangan saat ini, jumlah utang per akhir Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun atau mencapai 32,09 persen terhadap PDB. Rinciannya, sebesar Rp4.442,90 atau 84,49 persen bersumber dari surat berharga negara (SBN) terdiri dari SBN dalam bentuk rupiah (domestik) sebesar Rp3.248,23 triliun dan valuta asing Rp1.194,67 triliun.

Selain SBN, utang juga berasal dari pinjaman atau 15,51 persen mencapai Rp815,66 triliun terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp9,94 triliun dan luar negeri Rp805,72 triliun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi defisit ini, kata Sri, merupakan 21,1 persen terhadap pagu APBN dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB atau mengalami kenaikan defisit 42,8 persen.

"Seluruh penerimaan mengalami kontraksi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Jiwasraya