Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan DPR RI (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin, mendorong Kemenkeu melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024.

"Artinya, strategi Kemenkeu untuk mengatasinya itu diharapkan dalam jangka waktu kurang lebih satu semester mendatang," kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Baca juga:

Raker Menkeu dan Gubernur BI Bersama Banggar DPR Bahas Pelaksaan APBN 2024

Kemenkeu sebelumnya memprediksi bahwa di penghujung tahun 2024, defisit APBN mencapai Rp 609,7 triliun atau setara 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB," imbuhnya.

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini berharap pemerintah mengevaluasi penyebab sebagian besar pos pendapatan negara yang tidak mencapai target itu.

"Mengingat hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya defisit APBN di tahun 2024," ujar Mukhtarudin.

Mukharudin berharap, agar evaluasi tersebut nantinya dapat membawa perbaikan di tahun anggaran mendatang, sehingga tidak terjadi kembali defisit APBN.

Ia meminta pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

"Juga melakukan langkah lainnya agar defisit APBN 2024 bisa lebih ditekan, dan tidak melebih ambang batas aman," tuturnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR ini berharap pemerintah menjamin agar proyeksi defisit APBN ini tidak menjadi alasan untuk dilakukannya kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah.

"Terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat saat ini," pungkasnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA ] : Dana Tapera Dipakai untuk Tutupi Defisit APBN

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai R p609,7 triliun pada akhir tahun ini hingga mencapai 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024. Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

Sementara, pendapatan negara diproyeksi hanya sebesar Rp2.802,5 triliun. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024. (Pon)

#Defisit APBN #APBN #Anggaran APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Defisit APBN Makin Lebar, Bakal Capai Rp 734,3 Triliun
Pelebaran defisit dipengaruhi oleh progres penyaluran belanja negara yang diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Defisit APBN Makin Lebar, Bakal Capai Rp 734,3 Triliun
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan