Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan DPR RI (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin, mendorong Kemenkeu melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024.

"Artinya, strategi Kemenkeu untuk mengatasinya itu diharapkan dalam jangka waktu kurang lebih satu semester mendatang," kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Baca juga:

Raker Menkeu dan Gubernur BI Bersama Banggar DPR Bahas Pelaksaan APBN 2024

Kemenkeu sebelumnya memprediksi bahwa di penghujung tahun 2024, defisit APBN mencapai Rp 609,7 triliun atau setara 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB," imbuhnya.

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini berharap pemerintah mengevaluasi penyebab sebagian besar pos pendapatan negara yang tidak mencapai target itu.

"Mengingat hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya defisit APBN di tahun 2024," ujar Mukhtarudin.

Mukharudin berharap, agar evaluasi tersebut nantinya dapat membawa perbaikan di tahun anggaran mendatang, sehingga tidak terjadi kembali defisit APBN.

Ia meminta pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

"Juga melakukan langkah lainnya agar defisit APBN 2024 bisa lebih ditekan, dan tidak melebih ambang batas aman," tuturnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR ini berharap pemerintah menjamin agar proyeksi defisit APBN ini tidak menjadi alasan untuk dilakukannya kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah.

"Terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat saat ini," pungkasnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA ] : Dana Tapera Dipakai untuk Tutupi Defisit APBN

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai R p609,7 triliun pada akhir tahun ini hingga mencapai 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024. Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

Sementara, pendapatan negara diproyeksi hanya sebesar Rp2.802,5 triliun. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024. (Pon)

#Defisit APBN #APBN #Anggaran APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Bagikan