Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juli 2024
Kemenkeu Didorong Lakukan Upaya Perbaikan Tekan Defisit APBN 2024

Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan DPR RI (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin, mendorong Kemenkeu melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024.

"Artinya, strategi Kemenkeu untuk mengatasinya itu diharapkan dalam jangka waktu kurang lebih satu semester mendatang," kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Baca juga:

Raker Menkeu dan Gubernur BI Bersama Banggar DPR Bahas Pelaksaan APBN 2024

Kemenkeu sebelumnya memprediksi bahwa di penghujung tahun 2024, defisit APBN mencapai Rp 609,7 triliun atau setara 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29 persen terhadap PDB," imbuhnya.

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini berharap pemerintah mengevaluasi penyebab sebagian besar pos pendapatan negara yang tidak mencapai target itu.

"Mengingat hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya defisit APBN di tahun 2024," ujar Mukhtarudin.

Mukharudin berharap, agar evaluasi tersebut nantinya dapat membawa perbaikan di tahun anggaran mendatang, sehingga tidak terjadi kembali defisit APBN.

Ia meminta pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

"Juga melakukan langkah lainnya agar defisit APBN 2024 bisa lebih ditekan, dan tidak melebih ambang batas aman," tuturnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR ini berharap pemerintah menjamin agar proyeksi defisit APBN ini tidak menjadi alasan untuk dilakukannya kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah.

"Terutama terhadap kebutuhan pokok masyarakat saat ini," pungkasnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA ] : Dana Tapera Dipakai untuk Tutupi Defisit APBN

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi defisit APBN 2024 mencapai R p609,7 triliun pada akhir tahun ini hingga mencapai 2,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut terjadi karena tingginya belanja negara. Tercatat belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024. Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

Sementara, pendapatan negara diproyeksi hanya sebesar Rp2.802,5 triliun. Angka ini sesuai dengan target di APBN 2024. (Pon)

#Defisit APBN #APBN #Anggaran APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Bagikan