Kemenkes Kirim Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Medis ke Sukabumi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 Desember 2024
Kemenkes Kirim Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Medis ke Sukabumi

Proses evakuasi yang dilakukan Polisi di Sukabumi. (Dok. Media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Sukabumi pada 4 Desember 2024. Peristiwa ini mengakibatkan 5 orang meninggal, beberapa orang hilang, 1 orang dirawat intensif di rumah sakit, dan 1.321 orang mengungsi.

Kementerian Kesehatan mengirimkan bantuan obat-obatan dan perlengkapan medis yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, guna mencegah terjadinya wabah penyakit yang sering muncul setelah bencana banjir.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan (Puskris) Sumarjaya mengatakan, pengiriman bantuan meliputi berbagai jenis obat-obatan dasar, cairan infus, antibiotik, oksigen konsentrator serta perlengkapan medis habis pakai yang sangat dibutuhkan di lapangan.

“Banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi telah menyebabkan banyak warga terisolasi dan terpapar risiko penyakit. Untuk itu, kami segera mengirimkan obat-obatan dan perlengkapan medis guna mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkan,” kata Sumarjaya.

Baca juga:

7 Orang Korban Banjir Bandang di Sukabumi Masih Hilang

Adapun bantuan obat-obatan kepada korban bencana dikirim pada Jumat (6/12). Selain obat-obatan, katanya, pada saat yang sama, pihaknya juga mengirimkan bantuan berupa makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, masing-masing 1 ton.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, berlaku 4 – 10 Desember 2024. Merespon penetapan ini, Puskris segera mengirimkan Tim Manajemen untuk melakukan pendampingan Aktivasi Klaster Kesehatan dan operasionalisasi HEOC.

Sumarjaya menyebutkan, hingga saat ini pemerintah setempat belum mendirikan posko kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat difokuskan di puskesmas dan puskesmas pembantu yang masih beroperasi.

Rencananya, kata Sumarjaya, tim Puskris akan berkoordinasi melakukan pendampingan dalam rangka mengaktivasi klaster kesehatan jika diperlukan di lapangan.

Di lapangan, katanya, terdapat 15 puskesmas yang disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi. PSC 119 Kota Bogor dan TCK-EMT Type 1 Mobile Regional DKI juga telah dimobilisasi untuk membantu memberikan layanan kesehatan di lokasi bencana.

Dalam situasi darurat ini, Sumarjaya mengimbau masyarakat terdampak bencana untuk menjaga kebersihan, terutama terkait dengan sanitasi dan air bersih. Hal ini untuk mencegah timbulnya penyakit setelah banjir.

“Tetap waspada terhadap potensi penyebaran penyakit yang muncul setelah banjir, selalu jaga kesehatan dan ikuti kesehatan yang telah disosialisasikan oleh petugas kesehatan,” pesannya.

#Bencana Alam #Banjir
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
TNI Klaim Pengungsi Korban Bencana di Sumatera Mulai Berkurang, Bantuan Tetap Gaspol
Bantuan dan dukungan dari TNI tidak akan dikurangi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 50 menit lalu
TNI Klaim Pengungsi Korban Bencana di Sumatera Mulai Berkurang, Bantuan Tetap Gaspol
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - 2 jam, 48 menit lalu
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
Polisi Pastikan Pengurusan Surat Kendaraan Korban Bencana di Sumatra tak Dipersulit
Polisi memastikan, korban bencana Sumatra bisa mengurus surat kendaraan yang rusak dengan mudah. Prosesnya pun tak akan dipersulit.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Polisi Pastikan Pengurusan Surat Kendaraan Korban Bencana di Sumatra tak Dipersulit
Indonesia
TNI Diperintahkan Percepat Pembangunan Jembatan Bailey Dalam Satu Pekan di Daerah Bencana
Pembangunan jembatan itu menggunakan berbagai material, mulai dari besi, batu, hingga kayu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
TNI Diperintahkan Percepat Pembangunan Jembatan Bailey Dalam Satu Pekan di Daerah Bencana
Dunia
Pemerintah Jepang Ingatkan Kemungkinan Gempa Besar dalam 1 Pekan Mendatang
Warga di 182 munisipalitas di wilayah itu diminta memeriksa kesiapsiagaan darurat mereka selama satu minggu mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Pemerintah Jepang Ingatkan Kemungkinan Gempa Besar dalam 1 Pekan Mendatang
Indonesia
Dirut PLN Minta Maaf Akui Tidak Akurat Kasih Data 93% Listrik Aceh Sudah Normal
Dirut PLN memohon maaf karena telah menyampaikan informasi yang tidak benar ihwal pemulihan listrik yang mencapai 93 persen di Aceh.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Dirut PLN Minta Maaf Akui Tidak Akurat Kasih Data 93% Listrik Aceh Sudah Normal
Indonesia
Jalur KAI Sumatera Tuntas Diperbaiki, Jalur Duku-BIM Sumbar Hingga Perjalanan ke Bandara Lancar Jaya
Di Sumatera Barat, pemulihan operasional dilakukan secara menyeluruh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Jalur KAI Sumatera Tuntas Diperbaiki, Jalur Duku-BIM Sumbar Hingga Perjalanan ke Bandara Lancar Jaya
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Bagikan