Kemendikbud Godok Pembelajaran Tatap Muka di Luar Zona Hijau

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 29 Juli 2020
Kemendikbud Godok Pembelajaran Tatap Muka di Luar Zona Hijau

Ilustrasi anak sekolah. (Foto: Kemendikbud).

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah membahas bagaimana sekolah yang berada di luar zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka.

"Memang kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan, namun kami juga harus menjaga proses belajar tidak boleh tertinggal. Kami sedang mengevaluasi bagaimana sekolah yang berada di luar zona hijau tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan cara diatur sedemikian rupa sehingga risiko kecil," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (28/7).

Baca Juga:

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk tahun ajaran di masa pandemi COVID-19, sekolah yang diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka hanya yang berada di zona hijau. Itu pun dilakukan secara bertahap.

Tahap satu untuk jenjang SMA/SMK sederajat dan SMP sederajat, tahap dua dilaksanakan dua bulan setelah tahap satu, yakni SD,MI dan SLB. Tahap tiga dilaksanakan dua bulan setelah tahap dua, yakni untuk jenjang PAUD.

Ilustrasi - Pemerintah daerah di zona hijau agar dapat mengambil keputusan yang benar-benar bijak dalam membuka kembali sekolah-sekolah di daerahnya. (Antaranews)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan pihaknya sedang membahas kemungkinan sekolah dibuka untuk yang berada di luar zona hijau.

"Untuk tahapan pembukaan sekolah sudah diatur dalam SKB empat menteri yang mana harus sesuai arahan gugus tugas untuk membuka sekolah di luar zona hijau. Namun saat ini, kami sedang mendiskusikan secara intensif mengenai hal itu," katanya.

Baca Juga:

Sempat Dicap Cuma Gertak Sambal, Reshuffle Kabinet Diprediksi Sudah Dekat

Dalam kesempatan itu, sebagaimana dikutip Antara, Kemendikbud mengapreasiasi 418 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SKB empat menteri tersebut.

Dari hasil evaluasi Kemendikbud, ditemukan sebanyak 79 kabupaten/kota yang pelaksanaan pembelajarannya belum sesuai dengan SKB. Sebanyak 79 kabupaten/kota tersebut terdiri dari 18 kabupaten/kota zona hijau, 39 kabupaten/kota zona kuning, 20 kabupaten/kota zona oranye, dan dua kabupaten/kota zona merah. (*)

#Sekolah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk
Atap dan dinding bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk pada Rabu pagi tadi ketika kegiatan belajar dan mengajar berlangsung.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk
Indonesia
Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025
Satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari orang tua/wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025
Indonesia
Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan
Disdik DKI mengadakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan
Indonesia
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi
Pemerintah menargetkan 12 Sekolah Garuda rampung pada 2026. Kemudian, empat sekolah sudah siap beroperasi.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi
Indonesia
Pelajar Indonesia Kesulitan Membaca Jam Analog, Kemampuan Numerasi Siswa Rendah
Selain peresmian Taman Numerasi, pihaknya juga telah menyusun sederet kegiatan sebagai bagian dari Gerakan Numerasi Nasional, mulai dari penayangan beberapa siniar tematik, seperti Jumat Numerasi dan Siniar Bincang Numerasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pelajar Indonesia Kesulitan Membaca Jam Analog, Kemampuan Numerasi Siswa Rendah
Indonesia
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Dengan adanya bantuan sosial Atensi Yapi, diharapkan anak-anak dapat mencapai keberfungsian sosial individu, memenuhi kebutuhan dan hak dasar
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun
Indonesia
Belasan Ribu Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop Baru, Mensos Beri Jaminan Penting
Mengenai spesifikasi laptop, ia menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan, namun memastikan bahwa spesifikasi yang dipilih akan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran digital siswa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Belasan Ribu Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop Baru, Mensos Beri Jaminan Penting
Indonesia
Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural
Meski anggaran bantuan sosial mencapai lebih dari Rp500 triliun, penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya sangat tidak signifikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Agustus 2025
Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural
Indonesia
Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya
Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya
Bagikan