Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Reshuffle Kabinet diprediksi akan tetap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski wacana sempat menghilang dan dianggap hanya gertak sambal, Presiden diyakini saat ini hanya sedang melakukan kalkulasi politik siapa anggota kabinet yang bakal terdepak.
"Ini hanya menunggu momentum yang tepatnya. Kinerja para menteri belum maksimal karena publik belum merasakan dampak signifikan dari program yang dibuat Pemerintah. Maka tidaklah heran kalau kita melihat bahwa Jokowi terlihat kesal dan marah,” kata Pengamat Politik Wempy Hadir, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/7).
Baca Juga
Menurut dia, Jokowi sebetulnya sudah mengantongi nama-nama yang akan dicopot dan diganti oleh sosok yang memiliki kemampuan eksekusi seluruh program yang dicanangkan saat kampenya 2019 lalu. Alasannya, lanjut dia, situasi pandemi virus Corona jadi argumentasi Jokowi mencari sosok yang cepat dan cekatan dalam eksekusi program.
Wempy melihat perombakan kabinet yang tak kunjung terealisasi karena saat ini Kepala Pemerintahan ini masih berada dalam bayang-bayang koalisi partai pendukung. Imbasnya, kata dia, dalam melakukan perombakan kabinet Jokowi tidak bisa otonom dan harus terlebih dahulu melakukan komunikasi politik.
“Pengaruh partai koalisi masih sangat besar dalam pemerintahan Jokowi. Kita tahu parpol koalisi juga melakukan manuver politik ketika Jokowi merencanakan reshuffle kabinet,” tutur Direktur Indo Polling Network itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menilai, ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi hanya sebatas omong kosong, karena hingga kini ancaman tersebut belum terealisasikan.
"Sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani kepada awak media.
Baca Juga:
Presiden Jokowi, lanjut Dian, harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa pandemi ini.
"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tahu bagaimana kelanjutan program kerja-nya, presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ tutur Dian.
"Sebaliknya, jika presiden melakukan reshuffle akan mendapatkan simpati masyarakat yang sedang kesal dengan kinerja para menterinya. Reshuffle musti dilakukan atas basis kinerja dan data," tutup magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana itu. (Knu)
Baca Juga
