Kemenangan Kotak Kosong di Pilwalkot Makassar Jadi Perhatian Ilmuwan Politik Dunia
Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono (MP/John Abimanyu)
MerahPutih.Com - Kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada Serentak 2018 menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dari luar negeri. Para akademisi yang bergelut di bidang ilmu politik telah mengajukan proposal untuk melakukan riset di Makassar.
Pasalnya, baru pertama dalam kontestasi demokrasi kotak kosong mengalahkan pasangan calon yang diusung partai politik. Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar Juni lalu diteliti kalangan ilmuwan politik dari berbagai negara.
"Sampai hari ini saya sudah menerima lima peneliti, profesor, doktor Ilmu Politik dari luar negeri, Amerika, Eropa, Singapura, dan Australia, yang tesis penelitiannya adalah mengapa kotak kosong bisa menang," kata Soni di Makassar, Sabtu (25/8) kemarin.
Pertanyaan tersebut, kata dia, muncul karena hampir tidak ditemukan teori politik yang menjelaskan bagaimana kotak kosong, sebagai benda tidak bernyawa bisa memenangkan pemilihan.
"Tidak ada justifikasi kotak kosong yang menang," imbuhnya.
Tidak hanya peneliti luar negeri, peneliti lokal termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menurut Soni, juga tertarik meneliti hal ini.
"Mereka mencari teori baru mengenai kemenangan kotak kosong ini," ujarnya.
Soni Sumarsono sebagaimana dilansir Antara berpendapat kemenangan yang sama sekali tidak terduga tersebut merupakan fakta dan konsekuensi langsung dari pelaksanaan demokrasi langsung.
Hal ini, menurut Soni, juga tidak terlepas dari kepribadian Wali Kota Makassar petahana Ramdhan Pomanto yang didiskualifikasi pada pilkada tersebut.
Pihaknya memang mendorong agar akademisi meneliti fenomena kemenangan kotak kosong tersebut, sebagai pembelajaran politik.
"Penelitian dengan perpektif akademik tersebut akan menjadi sebuah pembelajaran politik, termasuk bagi para penentu kebijakan untuk menjadi landasan selanjutnya dalam pembuatan peraturan atau keputusan selanjutnya," pungkas Soni Sumarsono.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Warga Bali Gelar Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029