Pilkada 2018

Kemenangan Kotak Kosong di Pilwalkot Makassar Jadi Perhatian Ilmuwan Politik Dunia

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 26 Agustus 2018
Kemenangan Kotak Kosong di Pilwalkot Makassar Jadi Perhatian Ilmuwan Politik Dunia

Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada Serentak 2018 menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dari luar negeri. Para akademisi yang bergelut di bidang ilmu politik telah mengajukan proposal untuk melakukan riset di Makassar.

Pasalnya, baru pertama dalam kontestasi demokrasi kotak kosong mengalahkan pasangan calon yang diusung partai politik. Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar Juni lalu diteliti kalangan ilmuwan politik dari berbagai negara.

"Sampai hari ini saya sudah menerima lima peneliti, profesor, doktor Ilmu Politik dari luar negeri, Amerika, Eropa, Singapura, dan Australia, yang tesis penelitiannya adalah mengapa kotak kosong bisa menang," kata Soni di Makassar, Sabtu (25/8) kemarin.

Pertanyaan tersebut, kata dia, muncul karena hampir tidak ditemukan teori politik yang menjelaskan bagaimana kotak kosong, sebagai benda tidak bernyawa bisa memenangkan pemilihan.

"Tidak ada justifikasi kotak kosong yang menang," imbuhnya.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto
Wali kota Makassar Danny Pomanto (berbaju putih) (ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)

Tidak hanya peneliti luar negeri, peneliti lokal termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menurut Soni, juga tertarik meneliti hal ini.

"Mereka mencari teori baru mengenai kemenangan kotak kosong ini," ujarnya.

Soni Sumarsono sebagaimana dilansir Antara berpendapat kemenangan yang sama sekali tidak terduga tersebut merupakan fakta dan konsekuensi langsung dari pelaksanaan demokrasi langsung.

Hal ini, menurut Soni, juga tidak terlepas dari kepribadian Wali Kota Makassar petahana Ramdhan Pomanto yang didiskualifikasi pada pilkada tersebut.

Pihaknya memang mendorong agar akademisi meneliti fenomena kemenangan kotak kosong tersebut, sebagai pembelajaran politik.

"Penelitian dengan perpektif akademik tersebut akan menjadi sebuah pembelajaran politik, termasuk bagi para penentu kebijakan untuk menjadi landasan selanjutnya dalam pembuatan peraturan atau keputusan selanjutnya," pungkas Soni Sumarsono.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Warga Bali Gelar Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa

#Soni Sumarsono #Pilkada 2018 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan