Kemenag Bentuk Satuan Operasi Hadapi Puncak Ibadah Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juni 2022
Kemenag Bentuk Satuan Operasi Hadapi Puncak Ibadah Haji

Jemaah calon haji sujud syukur setiba di Mekkah (ANTARA/Desi Purnamawati)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menghadapi puncak musim haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), Kementerian Agama akan melalukan pemindahan petugas dari berbagai daerah kerja untuk memberikan pelayanan kepada jemaah agar ibadah haji berlangsung lancar.

Pemerintah membentuk satuan operasi yang beranggotakan petugas yang sebelumnya bekerja di daerah kerja (Daker) Makkah, Madinah, maupun Bandara. Personel dari tiga Daker dibagi untuk Arafah diisi Daker Bandara, lantas yang bertugas di Muzdalifah diisi Daker Makkah dan Mina akan diisi Daker Madinah.

Baca Juga:

Logistik Buat Pelaksanaan Puncak haji di Armuzna Telah Siap

Selain itu juga akan ada tim monitoring yang akan mengawasi seluruh proses pergerakan jamaah saat pelaksanaan Armuzna. Mobilisasi Jemaah haji ke Armuzna akan dimulai sejak 8 Zulhijjah 1443 H pagi atau 7 Juli 2022.

"Personelnya hampir sama perwakilan daker-daker. Jadi daker ketika masuk ke Armuzna tidak lagi dinamai Daker," kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Arsad Hidayat di Makkah, Minggu (27/6).

Arsad mengatakan, jika dulu biasanya mobilisasi jemaah dimulai pukul 07.00 pagi sampai 24.00 malam, dengan jumlah jamaah saat ini yang berkurang setengahnya, maka diperkirakan akan selesai pukul 17.00 sore waktu Arab Saudi.

Pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan 8 Juli 2022, jemaah akan melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah, sejak masuk waktu Zuhur. Selanjutnya, jemaah akan dimobilisasi ke Muzdalifah.

"Setelah Maghrib, jamaah akan mulai kita dorong masuk ke Muzdalifah. Mudah-mudahan sebelum tengah malam sudah tuntas. Biasanya dulu pergerakan ke Muzdalifah sampai pukul 01.00-02.00 dini hari," tambah dia.

Arsyad yang juga menjabat Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengatakan, petugas haji akan berjaga dan mendorong jamaah yang sudah berada di Muzdalifah segera mengambil batu dan bergeser ke Mina,yang biasanya mobilisasi jemaah ke Mina ini sampai pagi.

"Di Muzdalifah jemaah yang duluan sampai pukul 19.00 waktu Arab Saudi segera bergegas menuju Mina untuk melakukan lempar jumrah aqabah.

Untuk mobilisasi jamaah selama Armuzna, PPIH telah berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan Organda Arab Saudi.

"Untuk transportasi, kita kontrak dengan Naqabah (Naqabah lis-Sayyarat) Organdanya Arab Saudi yang diberikan kewenangan mengangkut jemaah dari hotel ke Arafah-Muzdalifah-Mina dan kembali ke hotel," kata Arsad.

Tercatat, hingga Minggu (26/6) malam, Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia mencatat sudah 72.092 calon haji (Calhaj) tiba di Arab Saudi atau sekitar 75 persen dari kuota sebanyak 100.051 orang. (*)

Baca Juga:

Sederet Larangan Bagi Jemaah Haji, Melanggar Bisa Didenda Sampai Rp 18 Juta

#Calon Haji #Dana Haji #Kuota Haji #Idul Adha
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
KPK menyebut penyidikan saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Ia mengaku tidak mengetahui saat dimintai konfirmasi soal dugaan Maktour Travel yang berinisiatif meminta jatah kuota haji khusus tambahan ke Kemenag.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Jemaah jalur ilegal dipastikan tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, perlindungan, maupun fasilitas akomodasi yang layak di Tanah Suci.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi untuk Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK kembali memeriksa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen
Jumlah petugas haji perempuan harus mencukupi agar bisa melayani banyaknya calon jamaah haji perempuan yang berusia lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Membantah anggapan menggunakan kuota haji ilegal dan menegaskan pemerintah yang meminta Maktour untuk mengisi kuota haji tambahan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Bos Maktour Sebut Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
Bagikan