Kemenag Akui Khilaf Tempatkan Pejabat Muslim Jadi Plt Dirjen Bimas Katolik
Andika Pratama - Selasa, 11 Februari 2020
Sekjen Kemenag M. Nur Kholis Setiawan
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan mengaku khilaf menempatkan pejabat muslim menjadi pelaksana tugas Dirjen Bimas Katolik.
Nur Kholis berpendapat bahwa dirinya kurang cermat terkait adanya Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SEA/1/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang membolehkan pejabat Eselon II sebagai Plt Pejabat Eselon I
Baca Juga
Fahd A Rafiq Siap Bongkar Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Korupsi Kemenag
Ia masih terpaku pada pertimbangan administrasi keuangan tentang tidak dimungkinkannya rangkap jabatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
"Saya mohon maaf atas semua kekhilafan tersebut," terang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2).
Ia mengatakan, bakal segera membuat surat perintah baru untuk Plt Dirjen Bimas Katolik dan Plt Irjen dari internal unit kerja.
Baca Juga
KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah
"Dengan merujuk kepada SE BKN Nomor 2/SEA/1/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian," lanjutnya.
Penunjukan Nur Kholis yang merupakan pejabat beragama Islam sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik menuai polemik. Masyarakat di media sosial menyorot persoalan ini dan menilai sebagai tindakan diskriminasi.
Dirjen Bimas Katolik sebelumnya dijabat oleh Eusabius Binsasi. Namun, sejak Juli 2019, Eusabius memasuki usia pensiun. Menag akhirnya menunjuk Dirjen Bimas Islam Prof Muhammadiyah Amin sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik.
Namun, belakangan Muhammadiyah Amin sakit-sakitan. Untuk mengisi kekosongan, maka Nur Kholis ditunjuk jadi Plt Bimas Katolik.
Baca Juga
KPK Periksa Petinggi Partai Berkarya Terkait Korupsi Kemenag
Wakil Menag Zainut Tauhid Saadi mengatakan penunjukan Nur Kholis sebagai Plt Dirjen Bimas hanya sementara untuk mengisi kekosongan jabatan itu. “Sampai ada pejabat yang baru secara definitif," katanya. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
