Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Politisi Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyayangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru memperhatikan pembangunan manusia di tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Keponakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini menekankan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah tidak serta merta mendorong peningkatan kualitas manusia.
"Kita sudah mengingatkan sejak awal kepada pemerintahan untuk tidak mengesampingkan pembangunan manusia. Dan kita sayangkan baru mulai diangkat sebagai prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik," kata Sara, sapaan akrabnya, di acara Seminar Nasional "Outlook For Indonesia's Presidential Election 2019" dalam rangka HUT Habibie Center yang ke-19 tahun.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyatakan Indonesia dalam penguasaan sains menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) masih berada pada peringkat 62 dari 70 negara.
Data yang sama menyebutkan Indonesia ada pada peringkat 64 dari 70 negara dengan kebiasaan membaca dan peringkat 63 dari 70 negara untuk penguasaan matematika. Secara keseluruhan sistem pendidikan Indonesia ada di peringkat 62 dari 72 negara. Indonesia kalah dari Korea Selatan yang kini berada di peringkat pertama, bahkan Vietnam sudah berada di peringkat 8 dunia.
"Penyebabnya bukan soal anggaran, karena kita mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Ini semua terjadi karena permasalahan manajemen, kualitas sistem pendidikan dan kurangnya dukungan peningkatan kualitas pengajar," ujar anggota keluarga Prabowo itu.
Menurut Sara, satu bukti lain kebijakan infrastruktur yang tidak mendorong peningkatan kualitas hidup adalah melambatnya angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Pemerintahan Jokowi memiliki kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat sejak hampir dua dekade terakhir yakni 0,51 juta jiwa per tahun.
Angka ini, lanjut Sara, lebih lambat ketimbang 2 periode masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni 0,72 juta per tahun di periode pertama dan 0,96 juta jiwa per tahun di periode kedua. "Kecepatan penurunan kemiskinan pemerintahan ini juga kalah dengan Bu Megawati yakni 0,57 juta, apalagi dengan Gus Dur yang mencapai 5,05 juta jiwa per tahun," tandas politikus perempuan dari Gerindra itu. (Pon)
