Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik Ade Armando menilai, tuduhan adanya kelompok 'Taliban' atau ekstremis di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sebatas asumsi.
Kecurigaan terhadap kelompok ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ancaman kaum Islamis lebih luas di Indonesia.
Baca Juga:
"Ketika kaum Islamis ini nampak semakin menguat di Indonesia, dengan segera banyak orang kuatir bahwa akan ada Islamisasi di KPK," kata Ade dalam keterangannya, Selasa (18/9).
Menurut Ade, jika dikaitkan dengan keberadaan kelompok Islamis atau yang memperjuangkan aturan syariah berdasarkan Al Quran atau Sunnah, bisa saja ada di KPK.
"Kaum islamis dalam 20 tahun terakhir berusaha menguasai lembaga-lembaga strategis di negara: kementerian, lembaga negara independen, organisasi Islam, masjid, sekolah, universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa, instansi pemerintah, BUMN, partai dan seterusnya. Begitu juga di KPK," jelas dia.
Baca Juga:
Menurut Ade, kaum Islamis tersebut saat ini belum bisa menguasai pimpinan KPK, karena para pimpinan KPK dipilih oleh DPR yang tidak didominasi orang-orang seideologis mereka. Tapi mereka bisa sangat aktif di lapisan-lapisan lebih bawah.
"Jumlahnya mungkin tidak mayoritas. Tapi sangat aktif dan kencang suaranya," jelas Ade. (*)
