Kelangkaan Vaksin Meningitis Jangan Sampai Tunda Keberangkatan Umrah
Ilustrasi. (Foto: Pixabay/KitzD66)
MerahPutih.com - Krisis kelangkaan vaksin meningitis untuk melayani jemaah umrah di sejumlah wilayah Indonesia kian meluas.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendorong pemerintah pusat untuk segera menangani masalah kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia.
Baca Juga:
'Dicolek' Wali Kota Solo, Kemenkes Gerak Cepat Alokasikan Vaksin Meningitis
Hal ini menjadi penting lantaran vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi para jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah dan haji.
"Sehingga kita dorong agar segera diambil langkah dan bagaimana pemerintah pusat untuk mencari solusi," kata Handoyo kepada MerahPutih.com, Kamis (15/9).
Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu juga telah mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) tekait kelangkaan vaksin meningitis ini.
Dia menilai kelangkaan vaksin meningitis di Indonesia cukup meresahkan. Handoyo khawatir, kelangkaan ini membuat keberangkatan jemaah umrah dan haji menjadi tertunda.
Baca Juga:
Pemerintah Tak Punya Kewajiban Sediakan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umrah
"Kita coba komunikasikan kepada pemerintah pusat, terutama dari kementerian pusat. Karena ini adalah salah satu hal yg cukup meresahkan, terutama warga yg akan menjalankan umrah," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti kelangkaan vaksin meningitis yang juga melanda wilayahnya.
Dia mengaku akan segera mengambil langkah mengatasi kelangkaan vaksin meningitis.
"Nanti kita koordinasikan dengan dinas terkait dan kementerian," ujar Gibran kepada wartawan.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta pada calon jemaah umrah dan biro bersabar, sambil berharap stok vaksin meningitis di Solo segera normal lagi. (Pon)
Baca Juga:
Cirebon dan sekitarnya Krisis Vaksin Meningitis, Stok Kosong Sama Sekali
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM