Kejari Tarutung Limpahkan Korupsi 77 SD ke Pengadilan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 05 Juni 2017
Kejari Tarutung Limpahkan Korupsi 77 SD ke Pengadilan

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Noveradika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kejari Tarutung telah melimpahkan berkas perkara milik‎ Tumbur Lumbantobing, tersangka kasus dugaan korupsi dana manajemen operasional pendidikan dasar untuk 77 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara ke Pengadilan Tipikor Medan.

"Sudah dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Medan untuk segera diadili. Berkas perkara dilimpahkan," ungkap jaksa di Bidang Humas Kejati Sumut Yosgernold Tarigan kepada wartawan, Senin (5/6).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlebih dahulu merampungkan surat dakwaan ‎milik Tumbur sehingga dengan cepat berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. "Sekarang kita menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Medan untuk sidang perdananya," kata‎Yosgernold.

Yosgernold mengatakan sebelumnya, pihak Kejari Tarutung menciduk Tumbur Lumbantobing dari rumahnya di Perumnas Simalingkar A Medan, Selasa (30/5) kemarin.

"Karena tersangka sudah dipanggil tiga kali secara sah ke Tarutung tidak datang dan karena itu dianggap tidak patuh hukum sehingga Pidsus Kejari Tarutung melakukan penjemputan paksa untuk tahap dua‎," ungkap Yosgernold.

Yosgernold‎ menjelaskan, Tumbur merupakan konsultan perencana dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana manajemen operasional pendidikan dasar untuk 77 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), yang bersumber Direktorat Jendral Pendidik Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2012.

Yosgernold‎‎ mengungkapkan, setelah diamankan tersangka langsung diboyong ke Kejati Sumut untuk dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke JPU. "Tumbur kemudian langsung ditahan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan, untuk 20 hari ke depan sembari penyusunan surat dakwaan untuk diadili," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kasus ini kerugian negara sesuai dengan penghitungan dilakukan auditor BPKP wilayah Sumut mencapai Rp1 miliar.

"Terhadap tersangka akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang Korupsi," tandasnya.

Berita ini merupakan laporan dari Amsal Chaniago, kontributor merahputih.com untuk wilayah Budi Lentera. Baca juga berita lainnya: Amien Rais Janji Buka-Bukaan Soal Korupsi Alkes Usai Sambangi KPK

#Kasus Korupsi #Sumatera Utara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan