Kejaksaan Tinggi Sita Tujuh Kapal Kasus Korupsi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2017
Kejaksaan Tinggi Sita Tujuh Kapal Kasus Korupsi

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi Bali menyita tujuh unit kapal terkait kasus dugan korupsi pengadaan kapal nelayan di Kabupaten Buleleng yang merugikan negara hingga Rp 11 miliar.

"Tujuh unit kapal ini disita sebagai barang bukti dalam persidangan untuk dua tersangka yang sudah ditahan yakni FB selaku rekanan dari PT Fuad Pratama Perkasa dan S selaku rekanan PT F1 Perkasa," kata jaksa penyidik Kejati Bali Akmal Kodrat di Denpasar, Rabu (9/8).

Pihaknya juga berencana menyita empat kapal pada Kamis (10/8) yang saat ini berada di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Setelah berkas ini rampung, kedua tersangka akan segera disidangkan," katanya.

Untuk pengungkapan tersangka lainnya, pihaknya akan segera melakukan dan menindaklanjuti dengan penahanan tersangka berikutnya.

Dalam kasus ini, tersangka S menjadi pemenang dalam pengadaan empat unit kapal Inkamnia 30 grosston (GT) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 dengan nilai kontrak hampir Rp 6 miliar.

Namun, PT F1 Perkasa tidak mengerjakan proyek sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kualitas spesifikasi kapal juga tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Akibat belum rampungnya kapal yang dikerjakan PT F1 Perkasa ini, kemudian proyek ini diambil alih CV Fuad Pratama Perkasa dengan nilai kontrak Rp 9,7 miliar untuk mengerjakan tujuh unit kapal Inkamina, termasuk empat kapal yang sebelumnya yang dikerjakan PT F1 Perkasa.

Dalam pengerjaan proyek kapal itu, CV Fuad Pratama mampu mengerjakan tujuh kapal sesuai kontrak, namun permasalahan timbul akibat salah satu spesifikasi kapal yang tidak sesuai perjanjian.

Oleh karenanya, Kejati Bali baru menetapkan dua tersangka dari pihak rekanan. Sementara itu, Aspidsus Kejati Bali Polin O Sitanggang mengatakan, saat ini akan fokus menyelesaikan perkara dua rekanan ini, karena bertanggungjawab dalam pengerjaan kapal tersebut. (*)

Sumber: ANTARA

#Bali #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan