Kejahatan Lingkungan Timbulkan Kerugian Rp932 Triliun per Tahun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 05 Juni 2015
Kejahatan Lingkungan Timbulkan Kerugian Rp932 Triliun per Tahun

Direktur Bank Syariah Mandiri, Agus Dwi Handaya (kanan) bersama warga menanaman pohon di sekitar Mushola Syariah Mandiri di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (23/5). (Foto Antara/Moch Asim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Internasional-Kejahatan lingkungan di negara-negara berkembang di seluruh dunia, menurut data Bank Dunia, menimbulkan kerugian hingga US$70 miliar atau setara Rp932 triliun per tahun.

"Rentannya kejahatan lingkungan, dan permintaan yang mendasari perdagangan terkait dengan kejahatan itu, kerap diperburuk dengan problem yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan, korupsi, serta kelemahan dalam akuntabilitas di tingkat nasional," kata Wakil Presiden Bank Dunia Leonard McCarthy, Jumat (5/6) yang dikutip Antara.

McCarthy mengatakan korupsi yang menunjang kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan itu dapat diatasi melalui penuntutan yang tegas, transparan, dan kemitraan.

Bank Dunia telah membangun kemitraan untuk mendukung upaya internasional guna menghentikan krisis lingkungan dan sosial akibat pembalakan liar dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Afrika dan Asia.

Kemitraan antarlembaga lewat Fasilitas Lingkungan Global (GEF) itu mempromosikan investasi guna mendukung konservasi biodiversitas, melestarikan satwa liar dan mendukung penghidupan yang berkelanjutan baik di kawasan Afrika maupun Asia.

"Ke depan, kami berkeinginan untuk bekerja sama dengan negara mitra dan pemangku kepentingan lainnya guna mengatasi pendorong signifikan dari hilangnya biodiversitas yang memiliki dampak yang negatif terhadap keberlanjutan kawasan yang terlindungi dan kesejahteraan manusia di Afrika dan tempat lainnya," kata Ketua GEF, Naoko Ishii.

Negara-negara yang berpartisipasi dalam GEF mencakup Botswana, Ethiopia, Gabon, Kamerun, Kongo, Mozambik, Tanzania, Zambia, India, dan Indonesia.

Lembaga yang berkontribusi dalam kemitraan GEF antara lain Bank Pembangunan Asia (ADB), Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, Program Pembangunan PBB (UNDP), Bank Dunia, dan WWF.

Baca Juga:

Presiden: Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Peringati Hari Lingkungan Hidup, #WorldEnvironmentDay Jadi Trending Topic

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2015

 

 

#Bank Dunia #Hari Lingkungan Hidup Sedunia #Kerusakan Lingkungan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KLH/BPLH Segel 19 Perusahaan Terkait Karhutla, Penegakan Hukum Diperketat
KLH/BPLH menyegel 19 perusahaan terkait pengawasan karhutla hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tegas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
KLH/BPLH Segel 19 Perusahaan Terkait Karhutla, Penegakan Hukum Diperketat
Dunia
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Dalam jabatannya itu, Sri Mulyani bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Sri Mulyani Kembali ke Bank Dunia, Tugasnya Berikan Pinjaman ke Negara Miskin
Indonesia
Aksi Hemat Energi DKI Jakarta Berhasil Kurangi Emisi Karbon 60,14 Ton CO2e
Pemprov DKI Jakarta mencatat pengurangan emisi karbon sebesar 60,14 ton CO2e melalui aksi pemadaman lampu selama 60 menit.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Aksi Hemat Energi DKI Jakarta Berhasil Kurangi Emisi Karbon 60,14 Ton CO2e
Indonesia
Lampu Monas hingga Bundaran HI Dipadamkan 1 Jam pada 13 Juni 2026, DKI Jakarta Gelar Aksi Hemat Energi
Pemprov DKI Jakarta akan memadamkan lampu di Monas, Bundaran HI, Balai Kota, dan sejumlah titik lainnya selama 60 menit pada 13 Juni 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Lampu Monas hingga Bundaran HI Dipadamkan 1 Jam pada 13 Juni 2026, DKI Jakarta Gelar Aksi Hemat Energi
Indonesia
Luncurkan Program Sayang Bumi, 50 SMA Jabodetabek Dilibatkan Kumpulkan 5 Sampah Elektronik
Program ini digelar sebagai respons atas meningkatnya persoalan sampah elektronik baik di tingkat global maupun nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Luncurkan Program Sayang Bumi, 50 SMA Jabodetabek Dilibatkan Kumpulkan 5 Sampah Elektronik
Indonesia
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Permasalahan ikan sapu-sapu ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, permasalahan ini juga sudah pernah terselesaikan di kali Ciliwung.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Pemkot Jakpus Tangkapi Ikan Sapu-Sapu di Kali Cideng, Pencemarannya Melebihi Ambang Batas
Indonesia
Perang di Iran Sebabkan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Melambat, Indonesia Punya Ketahanan
Ketahanan itu ditopang oleh keberadaan cadangan strategis, kapasitas kilang domestik, serta penerimaan ekspor komoditas yang berfungsi sebagai penyeimbang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
Perang di Iran Sebabkan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Melambat, Indonesia Punya Ketahanan
Indonesia
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Pemerintah masih membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
28 Perusahaan Diduga Pelanggar Lingkungan Dicabut Izin, Pemerintah Masih Buka Ruang Dialog
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Bagikan