Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona

MerahPutih.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata agar mengedapankan dialog dan menghindari melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) saat terjadi wabah COVID-19.

Pembatasan sosial dan kebijakan kerja dari rumah tengah dilakukan sehingga banyak unit usaha yang terdampak.

Baca Juga:

PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan

Ia mengaku, pihaknya telah berkordinasi dengan 12 dinas tenaga kerja (disnaker) provinsi agar kepala dinas tenaga kerja (kadisnaker) mengidentifikasi pekerja yang terdampak baik pekerja ter-PHK atau dirumahkan agar program-program Kemenaker tepat sasaran.

"Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapa pun. Bukan hanya masalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah, " kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/3).

Selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang telah dikemukakan Presiden Jokowi, kata Ida, pihaknya tengah menyisir anggaran kementerian untuk dialihkan (realokasi) kepada program-program yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak COVID-19.

Program-program tersebut antara lain pelatihan di BLK, kartu prakerja dan pemberian insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna (TTG), pelatihan vokasi, dll.

Selain itu lanjut, Ida, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dan telah meminta agar program pelatihan vokasi segera terealisasi.

Termasuk pemberian insentif bagi peserta pelatihan segera dinaikkan plafonnya atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami penyesuaian.

Kemenaker juga telah berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta realisasi program pelatihan vokasi, termasuk kenaikan insentif peserta pelatihan.

Baca Juga:

DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan

Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Haiyani Rumondang juga mengajak serikat pekerja mengedepankan keterbukaan dalam dialog sosial.

Pemerintah memahami bahwa kondisi saat ini pengusaha dan pekerja sama-sama terdampak baik kelangsungan usaha maupun hak-hak pekerja.

"Karena itu kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan ini sama-sama tentu memahami. Tentu keterbukaan yang utama," ujar Haiyani. (Knu)

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona