DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Maret 2020
DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan

Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, rencana rapid test corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga, dan staf mereka dianggap sebagai bentuk egoisme.

Ia melihat, para anggota dewan itu terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak.

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

"Atau katakanlah tenaga medis yang jelas saat ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 sekaligus menjadi kelompok paling rentan untuk tertular," kata Lucius kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (23/3).

Ia menanbahkan, dibandingkan dengan warga negara biasa lainnya, pemeriksaan corona dilakukan dengan mendatangi rumah sakit, antre berjam-jam sebelum diperiksa, belum lagi kalau pelayanan rumah sakit tak memuaskan karena pekerja medis yang kelelahan.

Ilustrasi-Simulasi penanganan pasien terduga COVID-19 di RSAD Udayana Denpasar. ANTARA/HO KESDAM Udayana. (ANTARA/Ayu Khania Pranisitha)
Ilustrasi-Simulasi penanganan pasien terduga COVID-19 di RSAD Udayana Denpasar. ANTARA/HO KESDAM Udayana. (ANTARA/Ayu Khania Pranisitha)

Sementara anggota DPR pasti tak akan sesengsara rakyat kebanyakan itu dalam proses pemeriksaan. Mereka bahkan tak perlu repot ke rumah sakit karena petugas medis mendatangi mereka untuk menjalani tes.

"Ini tentu tak memperlihatkan solidaritas wakil rakyat terhadap rakyat kebanyakan. Kemudahan anggota DPR ini tentu karena jabatan mereka," sesal Lucius.

Dengan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dilakukan secara istimewa ini, warga berhak menuntut mereka untuk bekerja serius terutama membantu pemerintah memikirkan kebijakan nasional yang bisa membantu bertahan dan keluar dari situasi sulit saat ini.

Baca Juga:

PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan

Ada banyak tugas DPR yang harus dikerjakan dan tentu saja fasilitas istimewa harus berbanding lurus dengan hasil kerja mereka nanti.

"Jangan sampai sudah diistimewakan oleh negara dalam pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan tidak terinfeksi, mereka malah akan sibuk mem-bully kebijakan pemerintah saja," jelas Lucius.

Ia meyakini, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberikan penilaian atas apa yang dilakukan pemerintah.

"DPR dituntut untuk berpartisipasi dalam memikirkan kebijakan strategis agar negara tidak ambruk dan kesehatan warga negara segera difasilitasi secara memadai oleh pemerintah," tutup Lucius.

Seperti dikerahui, DPR akan melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020, di rumah jabatan anggota DPR. Hal itu disampaikan Sekjen DPR Indera Iskandar dan merupakan kesimpulan Rapat Pengganti Bamus, Senin (23/3). (Knu)

Baca Juga:

DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

#Virus Corona #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Bagikan