DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan


Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, rencana rapid test corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga, dan staf mereka dianggap sebagai bentuk egoisme.
Ia melihat, para anggota dewan itu terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak.
Baca Juga:
Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona
"Atau katakanlah tenaga medis yang jelas saat ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi COVID-19 sekaligus menjadi kelompok paling rentan untuk tertular," kata Lucius kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (23/3).
Ia menanbahkan, dibandingkan dengan warga negara biasa lainnya, pemeriksaan corona dilakukan dengan mendatangi rumah sakit, antre berjam-jam sebelum diperiksa, belum lagi kalau pelayanan rumah sakit tak memuaskan karena pekerja medis yang kelelahan.

Sementara anggota DPR pasti tak akan sesengsara rakyat kebanyakan itu dalam proses pemeriksaan. Mereka bahkan tak perlu repot ke rumah sakit karena petugas medis mendatangi mereka untuk menjalani tes.
"Ini tentu tak memperlihatkan solidaritas wakil rakyat terhadap rakyat kebanyakan. Kemudahan anggota DPR ini tentu karena jabatan mereka," sesal Lucius.
Dengan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dilakukan secara istimewa ini, warga berhak menuntut mereka untuk bekerja serius terutama membantu pemerintah memikirkan kebijakan nasional yang bisa membantu bertahan dan keluar dari situasi sulit saat ini.
Baca Juga:
PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan
Ada banyak tugas DPR yang harus dikerjakan dan tentu saja fasilitas istimewa harus berbanding lurus dengan hasil kerja mereka nanti.
"Jangan sampai sudah diistimewakan oleh negara dalam pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan tidak terinfeksi, mereka malah akan sibuk mem-bully kebijakan pemerintah saja," jelas Lucius.
Ia meyakini, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberikan penilaian atas apa yang dilakukan pemerintah.
"DPR dituntut untuk berpartisipasi dalam memikirkan kebijakan strategis agar negara tidak ambruk dan kesehatan warga negara segera difasilitasi secara memadai oleh pemerintah," tutup Lucius.
Seperti dikerahui, DPR akan melakukan rapid test corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020, di rumah jabatan anggota DPR. Hal itu disampaikan Sekjen DPR Indera Iskandar dan merupakan kesimpulan Rapat Pengganti Bamus, Senin (23/3). (Knu)
Baca Juga:
DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19
Bagikan
Berita Terkait
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
