Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang sitaan kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara Erwan Prasetyo.
Barang rampasan tersebut berupa dua buah mobil yang berhasil disita lembaga antirasuah dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Djoko Susilo dan Syahrul Raja Sempurnajaya.
“Tentu saja ini akan kami maksimalkan untuk mobilitas Kepala Rupbasan yang selama ini kalau rapat, kalau diundang ke mana-mana itu pakai ojek online,” kata Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Wahidin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Penyerahan dua mobil jenis Toyota Avanza 1.3 G dengan nomor polisi B 1029 SOH dan Toyota Hiluk 2.5 G double cabin bernomor polisi B 9911 WBA ini dilakukan di lobi Gedung KPK oleh Wahidin dan Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Irene Putrie.
Adapun 1 unit Toyota Avanza warna silver ini merupakan barang rampasan dari perkara TPPU yang menjerat Djoko Susilo. Sedangkan 1 unit Toyota Hiluk berwarna hitam dari TPPU yang menjerat Syahrul Raja Sempurna.
Dua mobil tersebut nantinya akan dijadikan inventaris di Rupbasan Jakarta Utara. “Saya kira seorang unit setingkat Kepala Rupbasan masih pakai ojek online terus, tidak layak,” ujar Wahidin.
Wahidin berharap, dengan adanya dua mobil rampasan untuk Rupbasan Jakarta Utara ini bisa meningkatkan kinerja Erwan Prasetyo dan jajaran.
Sementara itu, menurut Irene Putrie, penghibahan dua mobil rampasan yang dilakukan KPK kepada Rupbasan Jakarta Utara ini diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 3 Tahun 2011.
“Sebenarnya sama yah, ini bagian dari upaya pemulihan asset recovery yang kemudian tidak hanya melulu soal lelang, tapi juga bisa kemudian barang ini dimanfaatkan atau dihibahkan,” kata Irene.
Selain kepada Rupbasan, lanjut Irene, KPK juga berencana menghibahkan barang rampasan kepada instansi pemerintah lainnya yang membutuhkan. Tentunya barang atau rampasan yang dihibahkan sesuai dengan kriteria dari Kemenkeu.
“Ada juga beberapa barang yang kemudian akan kami hibahkan ke pemda, pemkot, dan juga provinsi. Prinsipnya itu, jadi berdasarkan permenkeu dibolehkan kita memanfaatkan sendiri barang rampasan milik negara dan itu akan lebih efektif pemanfaatannya,” pungakas Irene. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Siapa Mau Barang-barang Rampasan dari Koruptor? Yuk Datang Ke Sini!
