Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Agustus 2022
Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui usai mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022) (ANTARA/Rangga Pandu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anies Baswedan digadang-gadang menjadi satu calon yang akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Saat ditanya soal Pilpres, Anies mengatakan akan berkomentar urusan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah masa jabatannya sebagai gubernur DKI berakhir.

Baca Juga

Anies Pamer Capaian Hunian Layak di Jakarta

"Saya terus konsentrasi untuk menuntaskan tanggung jawab saya di Jakarta. Semoga bisa terlaksana dengan baik, sesudah itu baru nanti kita komentar dengan urusan-urusan di luar Jakarta," ucap Anies saat ditemui usai mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8).

Meskipun demikian, lanjut Anies, dirinya berharap semua pihak tetap menjaga persatuan serta mengedepankan kebersamaan menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga

Anies Sebut Persatuan akan Hadir Bila Ada Keadilan dan Kesetaraan

"Dalam semua urusan kita fokus menjaga kebersamaan, menjaga persatuan," ujar Anies.

Anies mengatakan, persatuan akan muncul jika terdapat keadilan dan kesetaraan. Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai upaya menghadirkan keadilan hakiki bagi semua masyarakat.

"Mengingatkan kepada semua bahwa persatuan akan hadir bila ada kesetaraan, bila ada rasa keadilan," pungkas Anies. (Pon)

Baca Juga

Panggung Upacara 17 Agustusan Anies Sudah Berdiri di Plaza Monas

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan