Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota DPR Fadli Zon menilai, kasus dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai bentuk kejahatan yang harus diungkap.
Sebab, bukan tidak mungkin ada kasus-kasus kejahatan demokrasi yang selama ini belum tersentuh penegak hukum.
Baca Juga:
Kasus OTT Wahyu Setiawan, Bakal Ada Anggota KPU yang 'Diangkut'?
"Kasus Wahyu Setiawan bisa jadi puncak gunung es saja," kata Fadli dalam keterangan yang dikutip di akun Twitter-nya, Sabtu (11/1).
Politikus Gerindra ini melanjutkan, dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU adalah bentuk pelanggaran terhadap demokrasi.
"Kejahatan demokrasi yang mempermainkan suara rakyat adalah kejahatan luar biasa," ungkap Ketua Bidang Kerjasama Antar Parlemen DPR ini.
Fadli berharap agar aktor intelektual dalam perkara ini diungkap. Tujuannya agar pemimpin yang lahir dari proses korupsi tak lagi ada.
"Mudah-mudahan bisa terkuak segera sehingga tak lahir pemimpin palsu yang memimpin Indonesia dengan kepalsuan juga," jelas Fadli.
Seperti diketahui, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam OTT pada Rabu (8/1) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.
Penetapan Wahyu sebagai tersangka ini menjadi kontradiktif dengan sikapnya beberapa waktu lalu dalam menanggapi wacana mantan narapidana korupsi ikut pilkada.
Dari tujuh Komisioner KPU, Wahyu menjadi komisioner yang paling vokal menyuarakan larangan eks koruptor ikut Pilkada 2020 dan bersikukuh memuat larangan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU).
Baca Juga:
KPU Bakal Susun Dokumen Kronologis Perkara PAW yang Seret Wahyu Setiawan
Beberapa waktu lalu, Wahyu menegaskan pihaknya bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah.
KPU tetap ingin memuat larangan tersebut dalam rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Wahyu mengatakan, larangan eks koruptor mencalonkan diri dibuat karena pihaknya ingin pilkada menghasilkan kepala-kepala daerah yang bersih dari korupsi.
Sebab, tanpa adanya larangan itu, KPU menilai masyarakat belum mampu memilih calon pemimpin yang terbaik.(Knu)
Baca Juga:
I Dewa Kade Gantikan Wahyu Setiawan yang Mundur Pasca Ditangkap KPK
