Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya memperkuat peran Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai salah satu fondasi perdamaian dunia. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta akses informasi bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Fadli dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, Kamis (8/10) waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti beragam tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik dan pengungsian hingga ketimpangan sosial, krisis iklim, serta pesatnya perkembangan teknologi.
Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh,
ujar Fadli dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan.
Fadli juga menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap konflik yang menimbulkan dampak bagi masyarakat sipil dan berbagai institusi penting. Sejumlah fasilitas yang turut terdampak di antaranya sekolah, universitas, perpustakaan, tempat ibadah, situs warisan budaya, serta keselamatan jurnalis dan tenaga pendidik.
Baca juga:
3 Negara Barengan Ajukan Tari Zapin Sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui jalur damai dengan berpedoman pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Fadli mendorong UNESCO untuk meningkatkan upaya pendokumentasian kerusakan, melindungi warisan budaya, menjaga keberlangsungan pendidikan, dan memastikan kebebasan berekspresi di wilayah yang dilanda konflik.
Persoalan pengembalian benda budaya ke negara asal atau repatriasi juga menjadi salah satu perhatian Indonesia dalam sidang tersebut. Fadli menilai repatriasi sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan budaya dan memulihkan warisan sejarah suatu bangsa. Salah satu kasus yang disoroti adalah Koleksi Dubois di Belanda, yang terdiri atas lebih dari 30.000 fosil berkaitan dengan Homo erectus atau Manusia Jawa.
Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,
kata Fadli.
Selain isu pelestarian warisan budaya, Indonesia turut menyoroti pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 dalam Konferensi Umum UNESCO. Menurut Fadli, pengakuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas representasi bahasa, kebudayaan, dan perspektif yang beragam dalam kerja sama internasional.
Untuk memperkuat kontribusi UNESCO dalam menghadapi tantangan global, Indonesia mengajukan tiga prioritas utama. Ketiganya mencakup transformasi digital yang inklusif dan berorientasi pada manusia, penguatan multilateralisme di tengah meningkatnya perpecahan global, serta reformasi organisasi melalui agenda UNESCO-80.
Dalam konteks perkembangan teknologi, Indonesia turut mendorong penerapan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang etis dan transparan. Dukungan bagi negara-negara berkembang juga dinilai perlu diperluas melalui akses terhadap keahlian, peningkatan kapasitas, serta bantuan dalam penyusunan kebijakan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Langkah ini menjadi bagian dari keterlibatan Indonesia dalam mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat kesiapan nasional menghadapi perkembangan teknologi. (Far)
