Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Persoalan kebebasan berekspresi kembali menjadi sorotan di industri musik independen Indonesia. Kali ini, perhatian tertuju pada grup punk asal Bandung, Dongker, yang mengaku mengalami sejumlah pembatasan saat menjalani aktivitas bermusik. Menteri Kebudayaan Fadli Zon pun turut memberikan tanggapan terkait situasi tersebut.
Fadli Zon menilai Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi. Namun, ia juga menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan keamanan dan ketertiban umum di balik tindakan aparat yang diduga membatasi penampilan grup musik tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah Dongker mengungkap adanya dugaan intervensi terhadap sejumlah agenda pertunjukan mereka. Dampaknya, beberapa acara musik yang semula dijadwalkan menghadirkan band tersebut dilaporkan batal digelar.
Baca juga:
Aksi Band Sukatani Meriahkan Peringatan 19 Tahun Kamisan di Depan Istana Merdeka Jakarta
Tur Lebih dari 30 Kota, Dongker Hadapi Dugaan Pembatasan
Perjalanan Dongker belakangan ini diwarnai berbagai dinamika. Setelah merilis album kedua bertajuk Melankolia Radikal pada 2026, grup punk tersebut melanjutkan aktivitas dengan menggelar rangkaian tur ke lebih dari 30 kota.
Tur tersebut mencakup sejumlah wilayah di Indonesia hingga luar negeri, termasuk Jepang dan Malaysia. Agenda ini semestinya menjadi kesempatan bagi Dongker untuk memperkenalkan karya terbaru sekaligus menjangkau pendengar yang lebih luas.
Namun, perjalanan tersebut justru diwarnai persoalan terkait kebebasan berekspresi. Dongker mengungkap adanya dugaan intervensi terhadap ruang pertunjukan dan kebebasan mereka dalam menyampaikan ekspresi melalui musik.
Sejumlah promotor dan penyelenggara acara dikabarkan menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap melibatkan Dongker sebagai salah satu penampil.
Situasi tersebut berdampak pada pembatalan tiga agenda musik yang sebelumnya telah dijadwalkan menghadirkan mereka, yakni:
- Neverland, pada 7 November 2026 di Cikarang.
- Tigers Jaw Tour, pada 8 November 2026 di INA Hall Kota Peruri, Jakarta.
- Gesrek Festival, pada 13–15 November 2026 di Jakarta.
Pembatalan sejumlah agenda tersebut kemudian memunculkan kembali perbincangan mengenai ruang kebebasan berekspresi bagi musisi independen di Indonesia.
Fadli Zon Sebut Keamanan dan Ketertiban Bisa Menjadi Pertimbangan
Menanggapi persoalan yang dialami Dongker, Fadli Zon menyampaikan pandangannya mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Meski demikian, menurutnya, tindakan aparat yang diduga membatasi penampilan Dongker mungkin berkaitan dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Saya kira kita negara demokrasi, ya. Hal-hal yang seperti itu, kecuali mungkin ada keterkaitan dengan keamanan atau keterkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap oleh pihak aparat keamanan membahayakan ketertiban umum dan lain-lain,
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.
Fadli kemudian membandingkan situasi kebebasan berekspresi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan periode kepemimpinan sebelumnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan kreativitas dan menyampaikan ekspresi.
"Tapi kalau dari sisi kreativitas, saya kira di zaman Bapak Presiden, Pak Prabowo, ini paling bebas melakukan kebebasan berekspresi," lanjutnya.
Baca juga:
Melankolia Radikal Tour Dongker Hadirkan Musik dan Karya Visual Indonesia di Jepang
Singgung Kasus Ahmad Dhani yang Dipenjara 11 Bulan
Untuk memperkuat pandangannya, Fadli Zon turut menyinggung kasus hukum yang pernah menjerat musisi Ahmad Dhani pada 2019.
Pentolan grup musik Dewa 19 tersebut diketahui sempat menjalani hukuman penjara selama 11 bulan setelah tersandung perkara pencemaran nama baik.
Kasus itu bermula ketika Ahmad Dhani mengucapkan kata 'idiot' saat menghadiri deklarasi gerakan politik #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, pada Agustus 2018.
Ucapan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kelompok massa yang mengadang kedatangannya. Pernyataan itu kemudian berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur atas dugaan pencemaran nama baik.
Fadli Zon menjadikan kasus tersebut sebagai pembanding untuk menggambarkan perbedaan situasi kebebasan berekspresi pada pemerintahan sebelumnya dan saat ini.
"Coba kita lihat dibanding misalnya pemerintahan sebelumnya, itu beda sekali. Dulu Ahmad Dhani baru ngomong 'idiot' saja masuk penjara 11 bulan, ya kan? Padahal nggak ada objeknya kepada siapa. Sekarang enggak ada," tegas Fadli Zon.
Kebebasan Berekspresi Musisi Independen Kembali Jadi Sorotan
Pernyataan Fadli Zon menambah panjang diskusi mengenai kebebasan berekspresi di ruang publik, terutama bagi para pelaku seni dan musisi independen.
Kasus yang dialami Dongker memperlihatkan adanya persoalan terkait penyelenggaraan pertunjukan musik, setelah sejumlah agenda mereka disebut batal menyusul dugaan intervensi terhadap promotor dan penyelenggara.
Di sisi lain, tanggapan Fadli Zon menempatkan aspek keamanan dan ketertiban umum sebagai salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam persoalan tersebut. (Far)
