Kasus COVID-19 Naik, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bogor Ditunda

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Januari 2021
Kasus COVID-19 Naik, Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bogor Ditunda

Wali Kota Bogor Bima arya (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh sekolah di wilayahnya hingga kasus COVID-19 aman dan terkendali.

Keputusan itu diambil setelah Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Ratusan Sekolah Mulai Terapkan Kelas Tatap Muka Langsung

Pada rapat tersebut dibahas berbagai pertimbangan dan kemungkinan untuk melaksanakan PTM di sekolah. Ada tiga faktor utama yang menentukan untuk dapat melaksanakan PTM di sekolah.

Pertama, kesiapan protokol kesehatan di setiap sekolah, tapi realitasnya sebagian besar sekolah di Kota Bogor belum siap. Kedua, ada persetujuan dari Komite Sekolah serta dari masing-masing orang tua murid.

Ketiga, situasi pandemi COVID-19 di Kota Bogor sudah aman dan terkendali. Realitasnya, secara umum penyebaran COVID-19 di Kota Bogor trennya terus meningkat.

Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)
Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor (ANTARA/HO/Pemkot Bogor)

Bima menyatakan jumlah pasien positif COVID-19 semakin banyak. Ketersediaan tempat tidur dan ruang perawatan untuk pasien COVID-19 di rumah sakit saat ini sudah sangat terbatas.

"Dari hasil survei dan kajian, ketiga faktor tersebut belum terpenuhi, sehingga diputuskan belum bisa melaksanakan PTM di sekolah saat ini. Pelaksanaan PTM ditunda," katanya dikutip Antara, Selasa (5/1).

Menurut Bima, PTM di sekolah baru bisa dilaksanakan setelah ketiga faktor penentu terpenuhi, terutama setelah pandemi COVOD-19 di Kota Bogor sudah aman dan terkendali.

Para pelajar harus dilindungi. "Nasib anak sekolah harus dijaga dan dilindungi. Nyawa anak sekolah bukan untuk uji coba, tapi untuk dilindungi. Keputusan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang," tegasnya.

Berdasarkan data harian penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bogor jumlah kasus positif COVID-19 hingga Selasa hari ini sudah mencapai 5.771 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.006 kasus masih sakit dan 158 kasus telah meninggal dunia.

Sementara itu, kapasitas tempat perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit di Kota Bogor hanya 591 tempat tidur, serta di lokasi isolasi khusus di Gedung PPSDM BNN di Lido Kabupaten Bogor ada 100 tempat tidur. (*)

Baca Juga

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembukaan Sekolah

#Kota Bogor #Belajar Tatap Muka #Bima Arya Sugiarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Berita Foto
Rencana Rute LRT Jabodebek akan Diperpanjang hingga Bogor
Rangkaian Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek melintas jalur atas Tol Dalam Kota ruas Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Rencana Rute LRT Jabodebek akan Diperpanjang hingga Bogor
Indonesia
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Kebijakan WFA tersebut muncul sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN 2026 yang mencapai Rp 218 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Indonesia
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Massa yang terdiri dari sopir truk tambang dan keluarga mereka serta sejumlah anggota Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar ban bekas di Kawasan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Indonesia
Wamendagri Bima Arya Acungi Jempol Langkah Berani Pemprov DKI Ubah Perilaku Warga Bertransportasi
"Jakarta memberi contoh nyata bahwa transformasi harus dimulai dari pemerintahan," kata Bima Arya
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Wamendagri Bima Arya Acungi Jempol Langkah Berani Pemprov DKI Ubah Perilaku Warga Bertransportasi
Indonesia
Sindikat di Bandung dan Bogor Jual Beras ‘Oplosan’ Kualitas Medium dengan Harga Premium, Konsumen Rugi Sampai Miliaran Rupiah
Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan konsumen hingga miliaran rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Sindikat di Bandung dan Bogor Jual Beras ‘Oplosan’ Kualitas Medium dengan Harga Premium, Konsumen Rugi Sampai Miliaran Rupiah
Indonesia
Penumpang Transjabodetabek Bogor-Blok M Tidak Bisa Turun Naik di Terminal Baranangsiang
modifikasi yang dilakukan adalah memindahkan titik penaikan dan penurunan penumpang Transjabodetabek P11 di Kota Bogor, yang semula di Cidangiang dan Terminal Barangnangsiang menjadi di Botani Square.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 29 Juni 2025
Penumpang Transjabodetabek Bogor-Blok M Tidak Bisa Turun Naik di Terminal Baranangsiang
Indonesia
Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh
"Prosesnya sebelum Pak Bobby jadi gubernur," kata Wamendagri Bima Arya.
Wisnu Cipto - Rabu, 18 Juni 2025
Kemendagri Tepis Rumor Gubernur Sumut Bobby Ingin Ambil Alih 4 Pulau Aceh
Indonesia
Kemendagri Bantah ada Kepentingan Politik Dibalik ‘Penyerahan’ 4 Pulau Baru untuk Sumut
Keputusan Mendagri memasukkan empat pulau kecil ke wilayah Sumut berdasarkan proses dan hukum yang berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 14 Juni 2025
Kemendagri Bantah ada Kepentingan Politik Dibalik ‘Penyerahan’ 4 Pulau Baru untuk Sumut
Bagikan