Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kasus Aktif COVID-19 Meningkat di Sejumlah Provinsi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Mei 2021
Kasus Aktif COVID-19 Meningkat di Sejumlah Provinsi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah menyatakan adanya kenaikan kasus aktif COVID-19 di 15 provinsi di Indonesia.

Provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Jika dibandingkan minggu pertama April kasus mingguan di Pulau Sumatera ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual, Senin (17/5).

Baca Juga:

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

Airlangga juga memaparkan adanya peningkatan mobilitas di wilayah aglomerasi. Selain itu, di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Beberapa yang mobilitasnya tinggi yaitu di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara hampir 100%, Sulawesi Berat 74, dan Gorontalo 72%.

"Yang mobilitas masih rendah antara lain tentunya di wilayah Bali masih relatif rendah," tutur Airlangga.

Ia lantas mengungkapkan perkembangan kasus COVID-19 masih relatif terkendali usai Idul Fitri 2021. Salah satu indikatornya adalah kasus aktif nasional 5,2 persen, lebih rendah daripada global 11,09 persen.

"Kesembuhannya 92 persen dimana global 86,83 persen, serta kematian 2,8 persen dan global 2,07 persen," kata Airlangga.

Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 produk Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). FOTO ANTARA/Irwansyah Putra/foc.
Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 produk Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). FOTO ANTARA/Irwansyah Putra/foc.

Lalu, kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus pada 5 Februari lalu. Kasus aktif minus atau mengalami pengurangan 7.595 dalam satu pekan terakhir dengan saat ini berada dalam kisaran 90.800.

Beberapa indikator lain adalah Bed Occupancy Rate (BOR) yang juga mengalami perbaikan. Secara nasional, BOR relatif rendah yaitu 29 persen, tapi beberapa yang relatif tinggi antara lain di Sumatera Utara 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen dan Lampung 38 persen.

Baca Juga:

Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang

Kendati demikian, Airlangga mengatakan ada peningkatan kasus aktif di 15 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan DKI Jakarta.

"Jika dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di pulau Sumatera ada tren COVID-19 meningkat dan juga kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa," tutur Airlangga. (Knu)

#Airlangga Hartarto #COVID-19 #Kasus Covid #Vaksin Covid-19 #Satgas COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Bagikan