Kasus Aktif COVID-19 Meningkat di Sejumlah Provinsi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Mei 2021
Kasus Aktif COVID-19 Meningkat di Sejumlah Provinsi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah menyatakan adanya kenaikan kasus aktif COVID-19 di 15 provinsi di Indonesia.

Provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Jika dibandingkan minggu pertama April kasus mingguan di Pulau Sumatera ada tren meningkat dan juga tentu kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual, Senin (17/5).

Baca Juga:

Rp115 Triliun Sudah Dikucurkan Untuk Pemulihan Ekonomi di 2021

Airlangga juga memaparkan adanya peningkatan mobilitas di wilayah aglomerasi. Selain itu, di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Beberapa yang mobilitasnya tinggi yaitu di Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara hampir 100%, Sulawesi Berat 74, dan Gorontalo 72%.

"Yang mobilitas masih rendah antara lain tentunya di wilayah Bali masih relatif rendah," tutur Airlangga.

Ia lantas mengungkapkan perkembangan kasus COVID-19 masih relatif terkendali usai Idul Fitri 2021. Salah satu indikatornya adalah kasus aktif nasional 5,2 persen, lebih rendah daripada global 11,09 persen.

"Kesembuhannya 92 persen dimana global 86,83 persen, serta kematian 2,8 persen dan global 2,07 persen," kata Airlangga.

Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 produk Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). FOTO ANTARA/Irwansyah Putra/foc.
Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 produk Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1/2021). FOTO ANTARA/Irwansyah Putra/foc.

Lalu, kasus aktif nasional mengalami penurunan sebesar 48,6 persen dari puncak kasus pada 5 Februari lalu. Kasus aktif minus atau mengalami pengurangan 7.595 dalam satu pekan terakhir dengan saat ini berada dalam kisaran 90.800.

Beberapa indikator lain adalah Bed Occupancy Rate (BOR) yang juga mengalami perbaikan. Secara nasional, BOR relatif rendah yaitu 29 persen, tapi beberapa yang relatif tinggi antara lain di Sumatera Utara 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen dan Lampung 38 persen.

Baca Juga:

Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang

Kendati demikian, Airlangga mengatakan ada peningkatan kasus aktif di 15 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan DKI Jakarta.

"Jika dibandingkan minggu pertama April, kasus mingguan di pulau Sumatera ada tren COVID-19 meningkat dan juga kita memonitor mobilitas penduduk pasca libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa," tutur Airlangga. (Knu)

#Airlangga Hartarto #COVID-19 #Kasus Covid #Vaksin Covid-19 #Satgas COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan