Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemulihan global dari dampak pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun kedua harus berjalan seimbang di seluruh negara. Sejumlah negara diproyeksikan tumbuh positif di 2021 sedangkan negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi jauh lebih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan faktor-faktor pendorong seperti program vaksinasi, dukungan kebijakan, hingga prospek ekonomi global semakin membaik namun belum mampu meratakan pemulihan di seluruh negara.
Baca Juga:
Gelar Mukernas, PKB Siapkan Ikhtiar Pemulihan Ekonomi, Kesehatan dan Sosial
Ia mendorong agar Bank Dunia dan IMF terus berkolaborasi dengan berbagai partner yaitu lembaga internasional dan sektor swasta serta seluruh negara di dunia. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, terwujudnya pemulihan ekonomi global yang menyeluruh dan berkelanjutan akan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Sri Mulyani memastikan, untuk dalam negeri, pemerintah terus memberikan perhatian dan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perhatian tersebut ditunjukkan dalam bentuk investasi yang terkoordinasi pada sistem pemberian layanan publik dalam rangka membangun, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia.
Ia menuturkan, keuangan publik berperan dalam investasi pada sumber daya manusia itu yakni meliputi program vaksinasi, peningkatan layanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi, serta perlindungan sosial.
“Prioritas tersebut selain mendukung pemulihan juga memfasilitasi transformasi ekonomi,” ujarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, stimulus pemerintah terutama program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang perlindungan sosial dengan anggaran Rp157,41 triliun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program perlindungan sosial dengan anggaran Rp157,41 triliun meliputi PKH Rp28,71 triliun, kartu sembako Rp45,12 triliun, Pra Kerja Rp20 triliun, BLT Dana Desa Rp14,4 triliun, bansos tunai Rp12 triliun, perlinsos lainnya Rp37,18 triliun.
"Stimulus pemerintah seperti bantuan sosial (bansos) dan BLT dapat berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat nyata. Ini terjadi karena konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu hampir 60 persen," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional
