Kapolri Larang Tangkap Warga yang Sampaikan Aspirasi Saat Jokowi Kunjungan Kerja

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 September 2021
Kapolri Larang Tangkap Warga yang Sampaikan Aspirasi Saat Jokowi Kunjungan Kerja

Mahasiswa UNS diamankan petugas saat membentangkan spanduk saat kunjungan Presiden Jokowi di kampus UNS Surakarta, Senin (13/9). (MP/BEM UNS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi kepada seluruh Polda jajaran untuk tidak reaktif saat menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja (kunker).

Hal tersebut dituangkan dalam surat telegram nomor STR 862/IX/PAM.III/2021 per tanggal 15 September 2021.

Baca Juga:

Amnesty International Nilai Tindakan Polisi Tangkap Pembawa Poster Jokowi Berlebihan

"Pertama setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif," terang Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan yang dikutip, Kamis (16/9).

Argo melanjutkan, selama masyarakat yang menyampaikan aspirasi tidak menggaggu ketertiban umum maka hal itu diperbolehkan.

Selain itu, hal tersebut juga mengacu pada kebebasan berpendapat di muka umum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut Argo, instruksi ini terkait dengan kunker Jokowi ke Lampung pada 2 September 2021, di Blitar pada 7 September 2021.

Lalu dan di Kompleks UNS pada 13 September 2021 lalu. Di mana beberapa warga diamankan saat menyampaikan aspirasi mereka didepan Jokowi.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Alasannya, ada beberapa masyarakat dan mahasiswa yang membentangkan spanduk ataupun poster yang berisikan aspirasi.

Argo menuturkan, bila ada kelompok masyarakat yang sampaikan apsirasi akan dikomunikasikan dengan baik bahwa tindakan aspirasi. Supaya tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

"Kami sampaikan ke kelompok tersebut, kami kelola dan kami kawal sehingga semua berjalan baik dan lancar," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Bentangkan Poster "Pak Jokowi Tolong Benahi KPK", Sejumlah Mahasiswa Ditangkap

#Demokrasi Indonesia #Pendemo #Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Prancis Bakal Terapkan Aturan Peserta Aksi Bayar Kerusakan, Denda Rp 200 Juta Per Orang
RUU itu bertujuan mengatur "ganti rugi atas kerusakan akibat kekerasan atau perusakan yang dilakukan di ruang publik serta pemulihan kerugian."
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Prancis Bakal Terapkan Aturan Peserta Aksi Bayar Kerusakan, Denda Rp 200 Juta Per Orang
Bagikan