Kapolri: Demokrasi Indonesia Mengarah ke Liberal

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 14 Agustus 2017
Kapolri: Demokrasi Indonesia Mengarah ke Liberal

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demokratisasi di Indonesia terus berkembang pascareformasi 1998. Namun, demokrasi saat ini mengarah ke demokrasi liberal ala Barat

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Jenderal bintang empat itu menilai demokrasi saat ini sudah kebablasan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Simposium Nasional bertajuk "Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa," yang digelar Taruna Merah Putih di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8).

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan demokrasi di Indonesia mengarah ke liberal. Salah satunya, kata Tito, kebebasan berekspresi di depan umum yang terlalu luas.

Aksi 411 yang semula damai berakhir ricuh. (Foto: MerahPutih/Dery Ridwansah)

"Sistem demokrasi saat ini sudah mengarah ke liberal. Kebebasan berekspresi di muka umum, dibuka terlalu luas, terlalu lebar," ujar Tito dalam pidatonya di hadapan seluruh ketua organisasi pemuda yang hadir dalam simposium nasional tersebut.

Tito menuturkan, kebebasan yang terlalu luas tersebut berbahaya di tengah kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang dominan. Pasalnya, demokrasi bisa dianggap boleh berbuat semuanya.

"Di masyarakat yang sistemnya piramida, low class masih mendominasi, ini yang berbahaya. Karena demokrasi akan diterjemahkan boleh berbuat apa saja, semau-maunya," tandas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Aksi 411 yang semula damai berakhir ricuh. (Foto: MerahPutih/Dery Ridwansah)

Tito khawatir, jika kondisi demikian terus berlanjut maka ke depan tak menutup kemungkinan bakal terjadi konflik dikarenakan ketidakpuasan masyarakat kelas bawah.

"Kemudian, situasi ini akan terus menimbulkan ketidakpuasan kelas bawah, yang instan dan cepat perubahan kesejahteraan. Jadi siapapun pemimpinnya, tetap akan dituntut dan menyalahkan pemimpinnya," pungkas Tito. (Pon)

Baca juga berita terkait lainnya di: Wakil Ketua Komite I DPD RI: Aksi 25 November Jangan Sampai Nodai Demo Damai 411

#Tito Karnavian #Kapolri #Demokrasi Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Mewakili institusi Polri, dia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap dua mendiang anggota tersebut setelah menjalani tugasnya selama ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Indonesia
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Listyo memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut walaupun ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Bagikan