Kapolri Cabut Pangkat Bintang Satu Luhut L Panjaitan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 19 Agustus 2016
Kapolri Cabut Pangkat Bintang Satu Luhut L Panjaitan

Luhut L Panjaitan (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan Kepala Korps Brimob (Kakobrimob) Irjen Murad Ismail untuk mencabut Pangkat Bintang Satu Tituler Luhut L Panjaitan.

"Saya diperintahkan Pak Kapolri dan saya kemarin sudah rapat dan kita cabut SKEP pangkat tituler itu," kata Murad di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/8).

Meski pangkat tituler dicabut, Murad menyatakan status warga kehormatan yang diberikan kepada Luhut L Panjaitan tidak dicabut. "Masih warga kehormatan," tegasnya.

Seperti yang diketahui, Luhut L Panjaitan adalah pria yang diciduk Paspampres saat hendak menghadiri puncak perayaan HUT RI ke-71 di Istana Negara, Rabu (17/8) lalu.

Luhut L Panjaitan dicurigai sebagai Jenderal Polisi gadungan yang menyusup ke dalam Istana Negara. Setelah di interogasi pihak kepolisian, Luhut menyatakan dirinya adalah warga kehormatan Korps Brimob dengan pangkat Brigjend Tituler.

Informasi, Luhut L Panjaitan sebetulnya merupakan mantan ajudan Komjen Pol Muhammad Yasin, satu-satunya perwira Polri yang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Gelar tersebut disematkan kepada 'Bapak Brimob Polri' itu berkat usaha Luhut L Panjaitan yang memperjuangkannya. Atas usahanya itulah Luhut dihadiahi penghargaan Brigadir Jenderal Polisi Tituler oleh Kepolisian.

BACA JUGA:

  1. Dicokok di Istana Negara, Luhut L Panjaitan Jenderal Sungguhan
  2. Luhut L Panjaitan Dicokok di Istana
  3. Gloria Gagal Jadi Anggota Paskibra Istana, Ini Kata Kak Seto
  4. Raisa Bakal Meriahkan 17-an di Istana
  5. Buku-buku Langka Dihadirkan di Pameran Koleksi Karya Seni Istana Kepresidenan
#Polri #Polisi Gadungan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bagikan