Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Setelah serangan ke Ukraina, Presiden Vladimir Putin saat ini dijauhi oleh sebagian besar para pemimpin negara-negara Uni Eropa dan koalisi Amerika Serikat. Selain itu, serangkaian sanksi diberikan pada Putin,keluarga serta anak buahnya.
Kanselir Austria Karl Nehammer berencana, menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Austria saat ini mengukuhkan sebagai negara yang bersikap netral dan telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina, helm dan rompi antipeluru bagi warga sipil.
Baca Juga:
Stasiun Kereta Jalur Evakuasi Ukraina Dihantam Roket Rusia
"Saya akan bertemu Vladimir #Putin di Moskow besok," tulis Nehammer di Twitter pada Minggu (10/4).
Pertemuan itu akan menjadi yang pertama kalinya berlangsung antara Putin dan seorang pemimpin negara anggota Uni Eropa, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari.
"Kami netral secara militer, tapi (punya) sikap jelas atas perang agresi Rusia terhadap #Ukraina," tulis Nehammer.
Ia juga menuliskan konflik ini harus segera dihentikan dan adanya koridor kemanusiaan, gencatan senjata, dan penyelidikan menyeluruh terhadap kejahatan perang.
Juru bicara Kremlin (kantor presiden Rusia), Dmitry Peskov membenarkan kepada kantor berita RIA, Putin akan melakukan pembicaraan dengan Nehammer.
Nehammer telah berkunjung ke Ukraina pada Sabtu (9/4). Selama kunjungannya itu, ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
Nehammer dikenal sebagai sosok yang beraliran konservatif ini, di Twitter, mengatakan bahwa ia telah memberi pemaparan kepada "mitra-mitra di Eropa" menyangkut kunjungannya ke Moskow.
Ia sudah berbicara dengan Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Ukraina Zelenskyy.
Sementara itu, Ukraina sudah melarang semua impor dari Rusia dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya dengan memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras lagi terhadap Moskow.
Rusia adalah salah satu mitra dagang utama Ukraina sebelum perang dengan nilai tahunan sekitar USD 6 miliar atau Rp 86,22 triliun.
Sejak awal invasi Rusia di Ukraina pada 24 Februari, pertukaran barang dan jasa antara kedua negara bertetangga itu hampir nihil, dan pengumuman pada Sabtu menegaskan kebijakan tersebut menjadi sebuah ketentuan hukum. (*)
Baca Juga:
Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta
