Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI


Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: dpr.go.id
MerahPutih.com - Sejumlah pihak mengusulkan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, pemerintah harus merespons wacana tersebut. Bila ternyata nanti secara hukum ormas FPI ini terbukti melanggar dan kemudian harus dibubarkan
Baca Juga
"Bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," katanya, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara, Minggu (22/11)
Dorongan agar pemerintah membubarkan FPI kembali ramai mengemuka dengan adanya hashtag #BubarkanFPI yang menjadi trending di Twitter.
Sebelumnya, juga ada pernyataan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut apabila perlu FPI dibubarkan saja menyusul banyaknya kegiatan melanggar aturan yang dilakukan ormas tersebut.

Kakak kandung Jaksa Agung, S. T. Burhanuddin itu mengapresiasi ketegasan Pangdam Jaya yang juga memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang melanggar aturan.
Pembubaran ormas, termasuk FPI, kata eks Staf Mabes TNI AD, memang ada prosedur yang harus ditempuh dan proses yang harus dilalui sebelum sampai pada tahap keputusan apakah organisasi tersebut dibubarkan atau tidak.
Baca Juga
Haikal Hassan: Setelah 399 Kerumunan, Kenapa Baru Anies yang Dipanggil
Di sisi lain, alumni Universitas Pasundan tersebut meyakini Pangdam Jaya memiliki alasan kuat hingga mengusulkan pembubaran ormas pimpinan Rizieq Shihab itu.
Pernyataan Dudung soal usulan pembubaran FPI berawal dari video viral yang menunjukan orang berbaju loreng menurunkan baliho Rizieq Shihab. Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab tersebut.
Dudung menegaskan hal itu terkait dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.
"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar," ungkapnya.
Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, dan apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan.
"Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja," kata Dudung usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat (20/11). (*)
Baca Juga
Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota

DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan

Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo

Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati

Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul

Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
