Andika Pratama
MerahPutih.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2017 pada 13-14 Desember 2017 di Batam, Kepulauan Riau, guna mengevaluasi kegiatan perekonomian selama 2016-2017.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyampaikan Rapimnas ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2015-2020. Tahun ini Rapimnas mengambil tema, "Membangun Daerah dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Memajukan Perekonomian Indonesia yang Berkeadilan.
"Perekonomian tidak hanya memberikan 'equality' tetapi juga 'equity' dengan memberikan aset atau modal ke penduduk ekonomi lemah," kata Rosan pada Rapat Pengurus Harian Lengkap di Jakarta, Senin (4/12).
Ia menjelaskan selain evaluasi, Rapimnas juga menyusun rencana kerja Kadin Indonesia untuk periode 2017-2018. Sebagaimana dilaporkan Antara, Rosan mengatakan selama masa kepengurusan Kadin Indonesia, pemerintah selalu memberikan dukungan kuat dalam pelaksanaan program Kadin Indonesia.
Hal itu terlihat pada kehadiran Presiden maupun partisipasi para menteri dalam berbagai kegiatan Kadin Indonesia. Menurut Rosan, hal ini merupakan manifestasi nyata dari kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha di dalam mewujudkan kepentingan dunia usaha maupun dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
Kemitraan Pemerintah dan Kadin juga tercermin saat Rakornas Kadin 2017, di mana Kadin menyerahkan masukan kepada Presiden dan diadakannya pertemuan antara Presiden dan Pimpinan Kadin Indonesia. Pertemuan ini berlanjut dan digelar secara berkala antara pimpinan Kadin dan Presiden beserta jajaran Kabinet Kerja.
"Komunikasi dan input atau masukan dari dunia usaha kepada pemerintah benar-benar direspons, bukan hanya didengar. Kami sangat mengapresiasi pemerintah dan kementerian terkait yang merespons dengan baik," ungkapnya.
Kadin juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mendorong dunia usaha. Rosan menilai Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah semakin baik. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu disempurnakan mengingat seringkali ada perbedaan dari pemerintah pusat maupun daerah.
