Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP, Diduga Sebarkan Info Jual Beli Data

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Oktober 2024
Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP, Diduga Sebarkan Info Jual Beli Data

Ketua KPU Solo Bambang Christanto. (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua KPU Solo Bambang Christanto dilaporkan dua kader DPC PDIP Solo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap melanggar kode etik dan ikut campur masalah internal DPC PDIP Solo.

Ketua Bidang Analisa dan Strategi Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Solo, Muchus Budi Rahayu mengatakan, bentuk campur tangan Bambang dalam urusan partainya adalah memberikan informasi palsu kepada sejumlah pengurus struktural partainya.

"Kami menilai ini ada motif adu domba antar kader DPC PDIP di Pilkada Solo 2024," kata Muchus, Selasa (8/10).

Dalam kasus ini, Bambang menyampaikan informasi kepada Wakil Ketua DPC Suharsono dan Wakil Sekretaris Budi Prasetyo, ada dua orang kader PDI Perjuangan yang menjual data dan strategi partai ke pihak tertentu. Bahkan, informasi tersebut disampaikan di ruang kerja Ketua KPU.

Baca juga:

KPU Akui Banyak Kekurangan di Debat Pertama Pilkada Jakarta, Segera Evaluasi

"Dia (Bambang) juga menyampaikan hal sama kepada Ketua Tim Pemenangan Pilkada YF Sukasno. Orang yang dituding adalah menjual data dan strategi partai ke pihak lawan, yakni Muchus Budi Rahayu dan Imron Rosyid," katanya.

Persoalan tersebut, dilaporkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo untuk dicarikan jalan kebenarannya dan menyikapi Ketua KPU yang dianggap melanggar kode etik.

"Kami diminta beliau (Rudy) klarifikasi dengan mendatangi Bambang ke kantornya. Ternyata dia (Bambang) justru tidak punya bukti adanya dua kader PDIP menjual data dan strategi partai ke pihak lawan," katanya.

Ia mengaku, tidak habis pikir apa maksud Bambang ikut campur masalah internal partai. Bahkan, sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga dan memelihara netralitas.

Baca juga:

Usai Bawaslu, MRP Kini Laporkan KPU RI ke DKPP

“Bambang itu kan penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, tetapi dia cawe-cawe urusan internal partai,” ucap dia.

Bambang, kata ia, sebagai Ketua KPU Solo sudah meminta maaf pada Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dengan mendatangi ke rumahnya.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan sebagai peserta pemilu, pihaknya ingin KPU bertindak netral dan profesional.

DPC PDIP Solo tidak membutuhkan informasi-informasi seperti yang disampaikan Bambang kepada pengurus DPC.

"Apalagi informasi tersebut ternyata fitnah dan hendak membunuh karakter kedua kadernya. Yang terjadi ini malah cawe-cawe urusan partai. Sudah mengobok-obok partai kami. Dia sudah melampaui kewenangan dan melanggar kode etik sebagai pejabat negara pelaksana pemilu," kata Rudy.

Ketua KPU Surakarta Bambang Christianto mengaku sudah meminta maaf kepada Muchus dan Imron atas kejadian tersebut.

"Jika info saya salah, ini adalah kesalahan saya dan saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya," ujar Bambang.

Bambang Christianto saat menjadi komisioner KPU Solo tahun 2019, pernah menghadapi sidang DKPP karena diduga menjadi kader partai tertentu. (Ismail/Jawa Tengah)

#KPU #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan