Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP, Diduga Sebarkan Info Jual Beli Data

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Oktober 2024
Kader PDIP Laporkan Ketua KPU Solo ke DKPP, Diduga Sebarkan Info Jual Beli Data

Ketua KPU Solo Bambang Christanto. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua KPU Solo Bambang Christanto dilaporkan dua kader DPC PDIP Solo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap melanggar kode etik dan ikut campur masalah internal DPC PDIP Solo.

Ketua Bidang Analisa dan Strategi Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Solo, Muchus Budi Rahayu mengatakan, bentuk campur tangan Bambang dalam urusan partainya adalah memberikan informasi palsu kepada sejumlah pengurus struktural partainya.

"Kami menilai ini ada motif adu domba antar kader DPC PDIP di Pilkada Solo 2024," kata Muchus, Selasa (8/10).

Dalam kasus ini, Bambang menyampaikan informasi kepada Wakil Ketua DPC Suharsono dan Wakil Sekretaris Budi Prasetyo, ada dua orang kader PDI Perjuangan yang menjual data dan strategi partai ke pihak tertentu. Bahkan, informasi tersebut disampaikan di ruang kerja Ketua KPU.

Baca juga:

KPU Akui Banyak Kekurangan di Debat Pertama Pilkada Jakarta, Segera Evaluasi

"Dia (Bambang) juga menyampaikan hal sama kepada Ketua Tim Pemenangan Pilkada YF Sukasno. Orang yang dituding adalah menjual data dan strategi partai ke pihak lawan, yakni Muchus Budi Rahayu dan Imron Rosyid," katanya.

Persoalan tersebut, dilaporkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo untuk dicarikan jalan kebenarannya dan menyikapi Ketua KPU yang dianggap melanggar kode etik.

"Kami diminta beliau (Rudy) klarifikasi dengan mendatangi Bambang ke kantornya. Ternyata dia (Bambang) justru tidak punya bukti adanya dua kader PDIP menjual data dan strategi partai ke pihak lawan," katanya.

Ia mengaku, tidak habis pikir apa maksud Bambang ikut campur masalah internal partai. Bahkan, sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga dan memelihara netralitas.

Baca juga:

Usai Bawaslu, MRP Kini Laporkan KPU RI ke DKPP

“Bambang itu kan penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, tetapi dia cawe-cawe urusan internal partai,” ucap dia.

Bambang, kata ia, sebagai Ketua KPU Solo sudah meminta maaf pada Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dengan mendatangi ke rumahnya.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan sebagai peserta pemilu, pihaknya ingin KPU bertindak netral dan profesional.

DPC PDIP Solo tidak membutuhkan informasi-informasi seperti yang disampaikan Bambang kepada pengurus DPC.

"Apalagi informasi tersebut ternyata fitnah dan hendak membunuh karakter kedua kadernya. Yang terjadi ini malah cawe-cawe urusan partai. Sudah mengobok-obok partai kami. Dia sudah melampaui kewenangan dan melanggar kode etik sebagai pejabat negara pelaksana pemilu," kata Rudy.

Ketua KPU Surakarta Bambang Christianto mengaku sudah meminta maaf kepada Muchus dan Imron atas kejadian tersebut.

"Jika info saya salah, ini adalah kesalahan saya dan saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya," ujar Bambang.

Bambang Christianto saat menjadi komisioner KPU Solo tahun 2019, pernah menghadapi sidang DKPP karena diduga menjadi kader partai tertentu. (Ismail/Jawa Tengah)

#KPU #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan